logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Peraturan Presiden

NameSizeHits
PERATURAN PRESIDE NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA32.0 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 001 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KETUJUH DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA48.0 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 001 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL TENTANG PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS1.2 MiB145
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 001 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMANAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL5.1 MiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 001 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE65.7 KiB56
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 001 TAHUN 2016 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT195.3 KiB36
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 002 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI555.0 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 002 TAHUN 2014 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA4.0 MiB92
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 002 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-201975.4 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 002 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA726.3 KiB38
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 003 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN5.1 MiB134
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 003 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS446.4 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 003 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (LAMPIRAN)1.3 MiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 003 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201568.4 KiB64
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 003 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN762.8 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 003 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL620.0 KiB40
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 004 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH41.9 KiB175
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 004 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (LAMPIRAN)28.0 KiB195
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 004 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN5.7 MiB153
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 004 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS504.4 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 004 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (LAMPIRAN)1.8 MiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 004 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH128.6 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 004 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN1.1 MiB43
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 005 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, GUADALAJARA, 2010 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, GUADALAJARA, 2010)78.8 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 005 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC850.4 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 005 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR354.5 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 005 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR246.2 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 006 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG59.4 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 006 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE STATUTES (STATUTA INSTITUT INTERNASIONAL UNTUK DEMOKRASI DAN PERBANTUAN PEMILIHAN UMUM)224.9 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 006 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN357.6 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 006 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF89.4 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 007 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN DAN TAMAN HUTAN48.2 KiB136
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 007 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT (PERSETUJUAN KETAHANAN MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN)222.8 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 007 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPBULIK ORIENTAL URUGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS449.1 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 007 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPBULIK ORIENTAL URUGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (LAMPIRAN)449.1 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 007 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA126.0 KiB63
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 007 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 503.8 KiB53
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 008 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA75.2 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 008 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (LAMPIRAN)65.5 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 008 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN1.9 MiB142
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 008 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS395.1 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 008 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (LAMPIRAN)2.2 MiB119
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 008 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN94.8 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 008 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL584.9 KiB44
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 009 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI SEKRETARIS NEGARA, MENTERI KEUANGAN, DAN JAKSA AGUNG UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA TERKAIT KASUS PT BANK CENTU56.2 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 009 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI64.8 KiB58
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 009 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS389.9 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 009 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (LAMPIRAN)1.3 MiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN105.4 KiB56
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMEN38.5 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA49.0 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 010 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN61.4 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 010 TAHUN 2013 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013276.7 KiB2896
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 010 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERTENTU TERKAIT PERDAGANGAN BARANG)2.5 MiB436
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 010 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN84.8 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 010 TAHUN 2016 TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU509.5 KiB31
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 011 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA206.7 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 011 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN155.2 KiB318
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 011 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI108.2 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 012 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN150.8 KiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 012 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA181.1 KiB101
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 012 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI87.6 KiB57
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 012 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG, PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN604.6 KiB38
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 013 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA768.5 KiB326
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 013 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA312.9 KiB199
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 013 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA523.8 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 013 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI95.5 KiB51
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 013 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK601.7 KiB31
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 014 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL52.3 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 014 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA1.4 MiB127
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 014 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN100.9 KiB54
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 014 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAME WORK AGREEMENT ON MULTI MODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA)553.8 KiB32
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 015 TAHUN 2012 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU113.8 KiB110
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 015 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI80.5 KiB147
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 015 TAHUN 2014 TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA814.3 KiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 015 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT96.0 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 015 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS566.6 KiB30
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 016 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL70.2 KiB83
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 016 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, DAN PENGAWAS MUTU PAKAN88.1 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 016 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU180.6 KiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 016 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN108.5 KiB58
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 016 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA749.7 KiB39
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 017 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN104.6 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 017 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN91.6 KiB123
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 017 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO.106 THN 2013 TTG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, & ANGGOTA DPR, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BPK, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MK & HAKIM AGUNG183.9 KiB118
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 017 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG92.8 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 018 TAHUN 2012 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI72.9 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 018 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN91.1 KiB315
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 018 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL2.9 MiB5803
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 018 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN83.3 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 018 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR732.9 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 019 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA71.5 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 019 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN90.4 KiB169
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 019 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN1.7 MiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 019 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA84.5 KiB57
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 019 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN585.9 KiB34
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 200917.9 KiB56
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)34.5 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN47.5 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 020 TAHUN 2012 TENTANG PERSETUJUAN TENTANG KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA66.0 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 020 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN ASURANSI SOSIAL BELANDA DI INDONESIA1.6 MiB64
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 020 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL69.7 KiB64
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 020 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL627.4 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 021 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN DAN KERJA SAMA MENYELURUH ANTARA REPUBLIK INDONESIA72.4 KiB92
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 021 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN92.0 KiB99
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 021 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE UNI EROPA 749.2 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 021 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA204.8 KiB57
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 021 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN5.4 MiB43
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 022 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL31.2 KiB111
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 022 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN62.3 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 022 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA27.3 KiB114
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 022 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN UANG KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA184.9 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 022 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL561.7 KiB27
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 023 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEHUTANAN70.5 KiB93
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 023 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIDAR26.5 KiB126
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 023 TAHUN 2015 TENTANG PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH KABUPATEN/KOTA60.0 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 023 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK1.4 MiB45
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 024 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS REPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PENGENAAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN72.7 KiB122
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 024 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTR3.6 MiB141
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 024 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SILIWANGI193.5 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 024 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA92.8 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 024 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT865.1 KiB36
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 025 TAHUN 2012 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI67.9 KiB105
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 025 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT66.6 KiB153
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 025 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT KABINET7.3 MiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 025 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR668.4 KiB41
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 026 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL43.6 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 026 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL432.4 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 026 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA1.0 MiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 026 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN3.8 MiB137
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 026 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL659.6 KiB28
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 027 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN70.0 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 027 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA79.3 KiB109
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 027 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA73.7 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 028 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DA67.5 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 028 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN96.0 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 029 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ANNEX III , ANNEX IV, ANNEX V, AND ANNEX VI OF THE INTERNATIONAL CONVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS 1973 AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO (LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV, LAMPIRAN 73.4 KiB93
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 029 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI KAWAS76.6 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 029 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN231.0 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 029 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA598.1 KiB34
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNM33.5 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN120.3 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 030 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION MARITIME SEARCH AND RESCUE,1979 WITH ANNEX AND 1998 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (RESOLUTION MARITIME SAFETY COMMITTEE73.6 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 030 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDUA KOMITMEN SPESIFIK DI BAWAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA368.6 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 030 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM390.3 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 030 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN666.2 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 031 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN 70.5 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 031 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M79.5 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 031 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN973.9 KiB48
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 031 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN 696.5 KiB34
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 032 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS67.1 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 032 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG UNTUK PENGAMANAN HARGA DAN PENYALURAN KEDELAI49.9 KiB119
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 032 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA1.0 MiB55
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 032 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI623.1 KiB50
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 033 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL72.4 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 033 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU685.7 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 033 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 608.4 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 034 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS SECARA PENUH PADA WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 47.1 KiB282
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 034 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA53.6 KiB93
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 034 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH/CONVENTION 187, 2006 (KONVENSI MENGENAI KERANGKA KERJA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/KONVENSI 187, 25.1 KiB139
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 034 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT920.8 KiB43
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 034 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 595.2 KiB41
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 035 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW135.8 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 035 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA53.7 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 035 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN1.2 MiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 035 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 608.8 KiB42
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 036 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT73.8 KiB125
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 036 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015256.0 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 036 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL 594.0 KiB28
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 037 TAHUN 201 5 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK5.9 MiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 037 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO68.4 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 037 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SAMUDRA73.1 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 037 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA593.2 KiB34
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 038 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012596.5 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 038 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA538.0 KiB103
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 038 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR286.3 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 039 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA53.9 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 039 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201469.8 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 039 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN173.1 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 039 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 656.7 KiB23
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGRAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 200971.3 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS55.0 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AS TTG KERJASAMA ILMIAH & TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE USA ON S44.1 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 040 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS67.1 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 040 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT121.4 KiB116
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 040 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN222.6 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 040 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI690.9 KiB40
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 041 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR46.2 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 041 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA BIASA, DAN SEKRETARIS JENDERAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA53.1 KiB83
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 041 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA232.1 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 041 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI851.2 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 042 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS46.3 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 042 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI84.5 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 042 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL21.7 KiB94
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 042 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN K14.1 KiB105
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 042 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)706.0 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 043 TAHUN 2012 TENTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH60.7 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 043 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN668.7 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 043 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR926.1 KiB34
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 044 TAHUN 2012 TENTANG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH58.7 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 044 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 222 TAHUN 201379.9 KiB102
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 044 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA65.9 KiB101
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 044 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA247.9 KiB52
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 044 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL2.0 MiB36
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 045 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA52.6 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 045 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA78.6 KiB104
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 045 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN710.2 KiB50
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 045 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017491.5 KiB32
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 046 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA TEKNIK MILITER68.9 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 046 TAHUN 2013 TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL105.1 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 046 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SOSIAL673.1 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 047 TAHUN 2012 TENTANG TIM PENGAMAT INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONITORING TEAM DI FILIPINA SELATAN64.5 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 047 TAHUN 2013 TENTANG PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DIBIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DIBIDANG JASA346.2 KiB52
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 047 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI626.8 KiB45
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 047 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL1.4 MiB29
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 048 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN83.0 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 048 TAHUN 2013 TENTANG BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN1.7 MiB405
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 048 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN640.9 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 048 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPALA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL106.9 KiB32
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 049 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI83.8 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 049 TAHUN 2013 TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL365.4 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL629.4 KiB47
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 200982.3 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 201470.0 KiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH45.4 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 050 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI GAJAH PUTIH TAKENGON, ACEH TENGAH, ACEH47.0 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 050 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG189.3 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 050 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA616.7 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 050 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN465.7 KiB32
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 051 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU49.4 KiB83
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 051 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALU MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU189.1 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 051 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA618.4 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 052 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA46.3 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 052 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN189.3 KiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 052 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA173.1 KiB52
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 052 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA147.0 KiB36
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 053 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA102.2 KiB128
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 053 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK189.2 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 053 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK27.3 KiB95
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 053 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN)612.0 KiB56
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 053 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA159.6 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 054 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201359.5 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 054 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE189.2 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 054 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA638.9 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 054 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER214.6 KiB36
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 055 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-201474.1 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 055 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI & PEMERINTAH PAPUA NUGINI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS1.3 MiB102
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 056 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LUAR NEGERI689.8 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 056 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN BOSNIA DAN HERZEGOVINA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS76.1 KiB113
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 056 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSANAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA5.2 MiB54
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 057 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS68.3 KiB89
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 057 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA659.8 KiB54
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 058 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS66.9 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 058 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (LAMPIRAN)575.7 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 058 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA4.6 MiB116
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 058 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN674.9 KiB53
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 059 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH113.7 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 059 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI ,TATA KERJA, DAN SEKRETARIAT KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN1.2 MiB230
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 059 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES198.0 KiB131
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 059 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK657.4 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2006 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK58.5 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 201151.6 KiB101
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 (LAMPIRAN)365.4 KiB58
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 060 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI71.4 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 060 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF107.1 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 060 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS199.1 KiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 060 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016625.3 KiB56
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 061 TAHUN 2012 TENTANG PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSABANGSA ASIA TENGGAR77.6 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 061 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH670.9 KiB196
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 061 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS MENGENAI PEMBEBASAN VISA JANGKA PENDEK BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS199.5 KiB105
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 061 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT574.6 KiB51
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 062 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT (PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA)57.9 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 062 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT107.2 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 062 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (STATUTA BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL)635.2 KiB146
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 062 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH664.9 KiB53
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 063 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND (PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJ65.1 KiB97
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 063 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN31.6 KiB101
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 063 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN668.8 KiB44
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 064 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN352.5 KiB52
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 064 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN32.7 KiB107
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 064 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M639.0 KiB52
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 065 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL643.1 KiB53
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 066 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL670.7 KiB57
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 067 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M68.4 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 067 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI & PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS1.4 MiB89
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 067 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET124.9 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 068 TAHUN 2012 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL55.5 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 068 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGU32.0 KiB103
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 068 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL639.6 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 069 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN45.7 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 069 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES, AS AMENDED 857.6 KiB120
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 069 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN895.7 KiB49
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL33.0 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia)31.0 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010-201452.4 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 070 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH526.3 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 070 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PP NO 34 TH 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015265.8 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 071 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM193.9 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 071 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM512.4 KiB161
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 071 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING841.5 KiB42
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 072 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN & PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING3.9 MiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 072 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF632.0 KiB45
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 073 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE92.8 KiB252
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 073 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE (LAMPIRAN)51.0 KiB147
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 073 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014179.5 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 073 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 (LAMPIRAN)181.5 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 073 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL889.4 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 074 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR69.2 KiB63
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 074 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR (LAMPIRAN)39.3 KiB142
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 074 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN214.3 KiB83
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 074 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO520.1 KiB63
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 075 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT 2010 (PERSETUJUAN KAKAO INTERNASIONAL 2010)59.8 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 075 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT 2010 (PERSETUJUAN KAKAO INTERNASIONAL 2010) (LAMPIRAN)150.8 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 075 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATANPENYEDIAANINFRASTRUKTURPRIORITAS600.6 KiB89
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 075 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019605.8 KiB58
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 076 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL87.5 KiB97
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 076 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN DANA ANTISIPASI UNTUK MELUNASI PEMBEL IAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DALAM PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007132.3 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 077 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION71.5 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 077 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (LAMPIRAN1)123.2 KiB131
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 077 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (LAMPIRAN2)136.5 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 077 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (LAMPIRAN3)128.7 KiB146
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 077 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (LAMPIRAN4)142.6 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 077 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI1.2 MiB930
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 077 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT160.4 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 078 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN MENHUMHAM, MENDAGRI, JAKSA AGUNG, & KEPALA BDN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SBG KUASA HUKUM PRESIDEN RI DLM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTES T71.0 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 078 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL1.4 MiB95
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 078 TAHUN 2015 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI - 17 TENTARA NASIONAL INDONESI A PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI MALI545.8 KiB52
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 079 TAHUN 2012 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH130.8 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 079 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN1.2 MiB132
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 079 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR618.6 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 079 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR618.6 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN37.0 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di B28.0 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA57.4 KiB157
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (LAMPIRAN)165.3 KiB278
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 080 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, & TATA KERJA SEKJEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA, & SEKRETARIAT 76.1 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 080 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN1.2 MiB123
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 080 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONAL PADA KANTOR STAF PRESIDEN139.1 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 081 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN1.2 MiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 081 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOT A DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL201.6 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 082 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS69.0 KiB100
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 082 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.2 MiB171
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 083 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP539.5 KiB115
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 083 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA556.7 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 084 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT66.3 KiB53
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 084 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI1.2 MiB110
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 084 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN21.3 KiB99
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 084 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT119.4 KiB97
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 085 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF1.2 MiB104
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 085 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN160.8 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 086 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM1.2 MiB195
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 086 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG MENJADI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG24.2 KiB122
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 086 TAHUN 2015 TENTANG PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN141.4 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 087 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI45.2 KiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 087 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL1.2 MiB402
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 087 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA630.0 KiB42
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 088 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.2 MiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 089 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL MENGENAI PEMBARUAN DEWAN EKSEKUTIF76.9 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 089 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL MENGENAI PEMBARUAN DEWAN EKSEKUTIF (LAMPIRAN)203.2 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 089 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN1.2 MiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 089 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)558.0 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 089 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA528.4 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN65.5 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN53.5 KiB97
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)45.4 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 090 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA89.4 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 090 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN1.2 MiB455
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 090 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA73.0 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 090 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA604.0 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 091 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS68.1 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 091 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (LAMPIRAN)578.4 KiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 091 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL1.2 MiB154
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 091 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN195.6 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 091 TAHUN 2015 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH546.8 KiB56
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 092 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS68.7 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 092 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TANAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI1.2 MiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 092 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GUERNSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN195.4 KiB127
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 092 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN616.0 KiB56
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 093 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS68.3 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 093 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (LAMPIRAN)843.6 KiB107
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 093 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL1.2 MiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 093 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN194.7 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 094 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS68.3 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 094 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA1.1 MiB236
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 094 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI604.8 KiB60
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 095 TAHUN 2012 TENTANG PENGALIHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI51.2 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 095 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT1.1 MiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 095 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BERMUDA (SEBAGAIMANA TELAH DIIZINKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA) UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN 198.6 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 095 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR605.5 KiB53
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 096 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA1.1 MiB150
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 096 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014-20195.3 MiB199
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 096 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN146.1 KiB102
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 097 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL51.5 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 097 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA1.2 MiB105
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 097 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU266.6 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 097 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019515.1 KiB52
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 098 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH RI &PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT O69.2 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 098 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR1.2 MiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 098 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL191.6 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 098 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN / LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI Dl WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI624.9 KiB47
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 099 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI & PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) MENGENAI KETUANRUMAHAN & PEMBERIAN KEISTIMEWAAN & KEKEBALAN KEPADA SEKRETARIAT ASEAN70.9 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 099 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL1.0 MiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 099 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA584.6 KiB33
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU47.0 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA305.5 KiB83
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN55.7 KiB182
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI56.9 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI (LAMPIRAN)49.8 KiB99
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL2.4 MiB232
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA200.2 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON568.7 KiB45
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN70.4 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA1.2 MiB213
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET67.4 KiB283
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN159.3 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI70.8 KiB109
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL1.2 MiB112
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN38.6 KiB117
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN71.5 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA1.2 MiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL40.1 KiB173
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI490.8 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK166.0 KiB105
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI66.9 KiB93
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN485.7 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT72.5 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA38.6 KiB145
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (Yacht) ASING Ke INDONESIA485.0 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL71.9 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN38.6 KiB520
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT 475.7 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI71.0 KiB109
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA68.8 KiB172
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG220.2 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN70.8 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA65.8 KiB417
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN218.3 KiB60
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA70.7 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH71.8 KiB154
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN585.6 KiB48
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL48.0 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI81.0 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH47.4 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK70.4 KiB92
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA67.0 KiB175
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN613.9 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL70.5 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL61.8 KiB123
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN582.0 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA70.6 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA66.6 KiB171
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT121.7 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL70.4 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA72.8 KiB188
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL581.2 KiB60
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA70.6 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA76.0 KiB159
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA582.2 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA71.6 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL68.2 KiB257
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)691.1 KiB50
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA70.4 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL22.8 KiB102
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN LIGH TRAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN815.8 KiB46
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH72.4 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA55.5 KiB150
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAH UN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA146.4 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL69.3 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG SEKRETARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA200.1 KiB105
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA135.8 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME71.4 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIMOR88.2 KiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN132.8 KiB64
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET63.5 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN82.0 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR55.8 KiB112
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA71.1 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA133.0 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2012 TENTANG REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL115.4 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LING KUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA133.2 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK142.2 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2012 TENTANG BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU58.8 KiB267
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA142.1 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO 53 TH 2012 TTG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, 146.2 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN130.3 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL59.4 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL160.5 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL118.3 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS KOMPI ZENI TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH844.0 KiB149
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA133.8 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA549.8 KiB57
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN94.0 KiB58
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR160.0 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL133.3 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019823.2 KiB57
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004530.7 KiB55
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA205.1 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN142.3 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI178.6 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN144.2 KiB92
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA180.0 KiB83
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN142.3 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR IF -X1.5 MiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN142.6 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN)189.9 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016939.6 KiB24
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI610.5 KiB34
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN603.7 KiB40
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA64.5 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG THE INTERNASIONAL MONETARY FUND TO ENHANCE VOICE AND PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVES40.5 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK46.5 KiB152
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL610.0 KiB39
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI605.8 KiB27
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN650.3 KiB22
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 143 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA594.0 KiB35
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGl STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRlBADl PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN484.3 KiB42
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 145 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN473.9 KiB39
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 146 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI671.2 KiB27
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 147 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR675.6 KiB39
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM691.0 KiB27
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 149 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR202.8 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 149 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI621.7 KiB39
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM47.5 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN69.5 KiB54
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN43.1 KiB223
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 150 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS183.4 KiB101
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 150 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI596.8 KiB39
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN596.0 KiB33
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT596.5 KiB42
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK595.0 KiB35
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 154 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA594.6 KiB42
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN594.7 KiB37
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN210.0 KiB99
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM589.6 KiB44
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH198.8 KiB92
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM594.8 KiB31
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 158 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL595.0 KiB36
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN2.4 MiB146
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 594.9 KiB35
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN41.5 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA52.0 KiB114
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI11.1 KiB83
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 160 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GEORGIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS1.6 MiB118
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 160 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 596.5 KiB45
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 161 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS2.0 MiB105
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 161 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 723.4 KiB35
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015759.1 KiB134
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 596.3 KiB34
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN KOMITE EKONOMI NASIONAL175.3 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 595.6 KiB35
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL177.2 KiB95
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL594.8 KiB42
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA212.1 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL 595.2 KiB24
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN2.9 MiB457
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL597.9 KiB24
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA1.1 MiB247
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 595.5 KiB26
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI687.6 KiB137
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA595.8 KiB40
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN665.0 KiB500
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 595.1 KiB40
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA39.5 KiB64
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL, 1997)33.5 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL148.4 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN695.0 KiB312
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA595.0 KiB30
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 171 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN679.9 KiB346
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH168.2 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH RI & PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TENTANG KERJASAMA ILMIAH & TEKNOLOGI2.7 MiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU BAGI PENEGAK HUKUM & PIHAK TERKAIT MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK749.9 KiB125
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN & ANTARIKSA NAS RI, LEMBAGA KOORDINASI & PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN BUKU NAS, KOMISI HUKUM NAS, BDN KEBIJAKSANAAN & PENGENDALIAN PEMB P1.2 MiB103
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT2.2 MiB161
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS33.5 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC 31.0 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA111.9 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN205.4 KiB103
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 189 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM206.4 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON VISA EXEMPTION (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA)32.5 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI B28.0 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)43.0 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK121.2 KiB53
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN88.6 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA56.0 KiB120
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT32.0 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL41.1 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201036.3 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN82.0 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT527.6 KiB116
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL25.0 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS93.0 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI ISTANBUL, TURKI756.0 KiB110
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA32.7 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL117.0 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014197.4 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 (LAMPIRAN)1016.4 KiB76
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANGPERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS54.5 KiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA1.1 MiB58
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN UNTUK INTEGRASI SEKTOR-SEKTOR PRIORITAS)36.0 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 201035.0 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA41.6 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL75.0 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TRANSPARAN PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF59.0 KiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU)37.0 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL122.0 KiB60
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL33.0 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 201156.2 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK 31.0 KiB79
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA46.5 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH113.6 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM74.5 KiB63
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201140.5 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN37.3 KiB103
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ZOONOSIS31.8 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M47.0 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL37.5 KiB100
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE32.4 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANGTUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET9.9 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL44.5 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-202567.8 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL34.5 KiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN -KAWASAN EKONOMI KHUSUS78.0 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR36.9 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DIBIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA33.0 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA86.0 KiB108
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK38.6 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL37.5 KiB60
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH41.6 KiB175
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN33.5 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL50.0 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS34.0 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN76.0 KiB89
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA33.5 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS30.0 KiB121
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA118.5 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI39.5 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN54.5 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK59.5 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA33.3 KiB104
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO53.0 KiB68
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PER34.5 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA101.8 KiB102
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M42.0 KiB59
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010 - 201484.0 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA53.3 KiB131
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (LAMPIRAN)44.9 KiB91
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS, FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS58.0 KiB78
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN40.5 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI33.0 KiB128
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA84.0 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 33.0 KiB70
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT14.1 KiB98
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43.A TAHUN 2009 TENTANG Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden33.0 KiB111
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG Tim Dokter Kepresidenan104.5 KiB66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 33.0 KiB74
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDO32.5 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu60.5 KiB63
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC 32.0 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG Pengesahan Amendment To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)33.0 KiB118
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME86.0 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK37.4 KiB94
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara160.5 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNM29.0 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNM2.1 MiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BA39.4 KiB64
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon38.5 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GO2.5 MiB97
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GO35.5 KiB71
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TE39.0 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN42.0 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)29.1 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED POLICE UNIT / FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN74.5 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN102.8 KiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431 H / 2010 M38.0 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA118.0 KiB259
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 201125.4 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun 2010119.1 KiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA41.5 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan68.5 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH496.5 KiB272
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Lampiran)373.0 KiB45
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)26.7 KiB88
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG Pengesahan Final ACTS Of The Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006)33.0 KiB81
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN, DAN PENYULUH KEHUTANAN36.5 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR574.6 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND TH72.5 KiB126
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR104.3 KiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PESETUJUAN MENGENAI 37.5 KiB77
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING40.5 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA166.0 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 201138.6 KiB134
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL CONGRESS KE 24 DI JENEWA, SWISS 2008)37.5 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 201135.5 KiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDA65.5 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan41.5 KiB180
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA59.8 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL90.5 KiB363
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO484.4 KiB65
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK33.5 KiB121
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK34.0 KiB87
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA129.7 KiB84
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS40.0 KiB199
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT78.9 KiB159
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (LAMPIRAN 1)171.6 KiB135
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (LAMPIRAN 2)718.9 KiB575
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG Pengesahan Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)29.6 KiB73
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG Pengesahan Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)-Lampiran8.6 MiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT85.2 KiB129
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL65.5 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara95.6 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHA N KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO43.8 KiB89
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN53.0 KiB214
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR41.3 KiB104
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN54.0 KiB164
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 1 DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES AND FACILITIES (PROTOKOL 1 PENETAPAN RUTE-RUTE DAN FASILITAS ANGKUTAN TRANSIT)35.5 KiB151
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT52.0 KiB199
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL73.3 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia53.5 KiB310
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE44.8 KiB201
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE (LAMPIRAN)265.0 KiB234
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHU 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA124.9 KiB62
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia52.0 KiB157
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan52.0 KiB216
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SU39.2 KiB96
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2010 TENTANG Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi53.0 KiB207
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG Tunjangan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional56.0 KiB171
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA1.6 MiB61
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan19.8 KiB102
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS (KONVENSI TENTANG PROTEKSI DAN PROMOSI KEANEKARAGAMAN EKSPRESI BUDAYA)59.0 KiB100
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG Pengesahan agreement on the asean harmonized electrical and electronic equipment regulatory regime (Persetujuan Asean mengenai harmonisasi tata cara pengaturan peralatan listrik dan elektronika)30.0 KiB124
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA75.5 KiB93
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara61.0 KiB203
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2011 TENTANG DANA PERWALIAN103.4 KiB80
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 202536.0 KiB155
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KETIGA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA DI ASIA TENGGARA)64.8 KiB122
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG Sekretariat Kabinet90.0 KiB101
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (PERSETUJUAN PENGAKUAN STATUS HUKUM INTERNASIONAL ATAS LEMBAGA PENELITIAN PADI INTERNASIONAL)35.4 KiB109
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG Pemberian uang penghargaan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemilihan Umum, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum Tahun 200441.0 KiB126
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI54.9 KiB85
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG Pengesahan konvensi gabungan tentang keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan tentang keselamatan pengelolaan limbah radioaktif33.5 KiB86
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG Perubahan atas keputusan Presiden nomor 64 tahun 2002 tentang uang kehormatan bagi hakim Ad Hoc42.5 KiB109
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG Perubahan atas peraturan Presiden nomor 49 tahun 2005 tentang uang kehormatan bagi hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi34.0 KiB128
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA94.4 KiB67
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG Perubahan atas peraturan Presiden nomor 23 tahun 2008 tentang uang kehormatan dan hak-hak lainnya bagi hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri32.5 KiB72
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG Jaminan pemeliharaan kesehatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah A39.0 KiB75
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI593.2 KiB82
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS ANTARPARLEMEN ASEAN (AIPA) MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT AIPA DI JAKARTA32.8 KiB90
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA29.6 KiB133
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA87.6 KiB40
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA81.7 KiB69
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS28.3 KiB75

Leave a comment


enam − 6 =

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.