logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur’an Bagi Peserta Didik Beragama Islam

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Kabupaten Pamekasan dengan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sangat mendorong diterapkannya nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an khususnya bagi generasi muda.

Namun disadari bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak anak usia sekolah yang telah tamat SD, SMP atau SMA belum bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran, Pemerintah Daerah merasa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur’an Bagi Peserta Didik Beragama Islam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi anak usia sekolah mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA untuk mempelajari Al-Quran, sehingga mereka dapat membaca dan pada akhirnya dapat memahami serta mengamalkannya dengan baik dan benar.

download perda

Menkumham Resmikan 25 Desa Sadar Hukum di Jawa Timur

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Jatim

  • desa sadar hukum

  • desa sadar hukum1
  • desa sadar hukum2
  • desa sadar hukum3

Surabaya – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin didampingi Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo meresmikan 25 desa dan kelurahan sadar hukum di Jatim.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, kriteria untuk menjadi desa dan kelurahan yang sadar hukum, sangat banyak.

“Lebih sulit lagi untuk mempertahankan desa atau kelurahan sadar hukum mengingat setiap tahun akan ada evaluasi sejauh mana desa atau kelurahan tersebut dapat mempertahankan eksistensinya sebagai desa atau kelurahan sadar hukum,” katanya di Surabaya, Jumat (3/10).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menambahkan, program desa dan kelurahan sadar hukum merupakan program yang penting dalam menciptakan suasana tertib, aman, dan nyaman di masyarakat.

Pada masa lalu, hal tersebut dikenal dengan keluarga sadar hukum (kadarkum).

“Kini, program desa dan kelurahan sadar hukum lebih terintegrasi karena ada kegiatan yang sinergi dilakukan oleh pengadilan, hukum, jaksa, dan kepolisian,” ujarnya.

Sinergi tersebut diperoleh melalui forum Pengadilan Tinggi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian (Dilkumjakpol).

Sebanyak 25 desa dan kelurahan sadar hukum yang diresmikan, diantaranya Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya, Kelurahan Wonokoyo Kota Malang, Kelurahan Josenan Kota Madiun, Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

Selain itu, Desa Bajang Kabupaten Pamekasan, Kelurahan Kedunggaleng Kota Probolinggo, Desa Punten Kota Batu, Kelurahan Mangkujaya Kabupaten Magetan, Kelurahan Wlingi Kabupaten Blitar, dan Kelurahan Gunungsekar Kabupaten Sampang.

Sumber:Antara

Perketat Pemekaran Lewat Tahap Daerah Persiapan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

djo_prof_1

JAKARTA – Pemerintah belum bersedia membeber nama-nama daerah yang kemungkinan dapat dimekarkan pada masa kerja DPR periode 2009-2014. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Djohermansyah Djohan hanya menyebut perkiraan jumlahnya. Dari total 65 Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diusulkan, kemungkinan hanya 20 usulan yang disahkan.

“Perkiraan mungkin sekitar 20-an yang disetujui. Tapi pastinya kita enggak tahu juga, karena itu kan masih perkiraan. Tergantung kesanggupan DPR membahasnya bersama pemerintah,”  katanya di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (22/9).

Dari hitungan waktu mengacu pada masa bakti DPR RI saat ini yang akan berakhir pada 1 Oktober nanti, maka jika diasumsikan 1 RUU DOB tuntas dalam sehari maka maksimal hanya akan ada 8 pemekaran. “Jadi angka itu ditentukan pembahasan pemerintah bersama DPR,” imbuhnya.

Sedangkan untuk usulan yang belum disahkan, nantinya proses pemekarannya akan mengacu pada UU Pemda yang baru. Intinya, kata birokrat yang akrab disapa dengan panggilan Prof Djo itu, DOB bisa dibentuk tapi melalui tahapan daerah persiapan. Usulannya juga tidak lagi dari DPR dan DPD, tapi murni dari masyarakat yang disampaikan ke pemerintah pusat.

“Nanti dibentuk tim independen untuk menguji dengan pengawasan dan manajemen kontrolnya DPR dan DPD. Kalau lolos, akan jadi daerah persiapan. Itu dibentuk dengan PP saja. Lalu jalan tiga tahun kita evaluasi. Jika sudah baik, kita usulkan ke DPR menjadi DOB melalui UU. Di DPR ketok palu baru jadi. Tapi kalau dievaluasi kita anggap tidaak berhasil, enggak perlu kita ajukan ke DPR,” katanya.

Sumber :www.jpnn.com

Ini Hal-hal Teknis yang Perlu Dibenahi Panselnas CPNS 2014

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA - Panselnas CPNS 2014 perlu segera membenahi sejumlah hal teknis yang berpotensi membuat calon pelamar bingung. Seharian kemarin, tidak ada penambahan jumlah instansi baik pusat maupun daerah yang sudah siap menerima pendaftaran CPNS.

Website resmi yang disediakan tidak hanya satu, namun up date datanya tidak seragam. Untuk alamat panselnas.menpan.go.id, hingga kemarin sore, up date terakhir data tertanggal 23 Agustus 2014 pukul 14.30.

Sedang website formasi2.menpan.go.id, up date terakhir 22 Agustus 2014 pukul  13.48. Dengan demikian, jumlah instansi yang sudah siap melakukan pendaftaran belum berubah dalam seharian kemarin.

Padahal, Ketua Panselnas yang juga Kepala BKN Eko Sutrisno Jumat (22/8) pekan lalu mengatakan, jumlah instansi yang siap datanya akan terus bertambah dan langsung di-upload di website.

Dari data yang sudah ditampilkan, terdapat 13 instansi pusat yang sudah siap menerima pendaftaran CPNS secara online. Itu pun, baru tujuh di antaranya yang memberi keterangan tanggal kesiapan menerima pendaftararan. Anehnya lagi, masa pendaftaran yang dicantumkan pun tak seragam.

Tidak Masukkan Formasi Hari Ini, Instansi Ditinggal

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

kemenpan_1JAKARTA – Hari ini (8/8) merupakan masa krusial dalam rangkaian penerimaan tes CPNS tahun anggaran 2014. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menetapkan, batas akhir pengajuan formasi CPNS adalah hari ini. Jika tidak memasukkan formasi, maka akan ditinggal dan tidak dapat melaksanaan tes CPNS.

Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, tidak ada kelonggaran lagi. “Deadline-nya tegas. Supaya panitia seleksi bisa melangkah ke tahap berikutnya,” kata dia kemarin. Tasdik menegaskan bahwa usulan formasi ini dibuka mulai 6 Agustus lalu.

Dia menjelaskan jika sampai sore nanti masih ada instansi yang tidak memasukkan formasi, berarti dianggap tidak butuh formasi CPNS baru. Kemen PAN-RB memastikan tidak ada lagi tawar menawar atau waktu tambahan untuk memasukkan usulan formasi itu.

Presiden SBY Sudah Teken Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Desa

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Oleh : DESK INFORMASI

Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP setebal 91 halaman ini (termasuk penjelasan), diatur mengenai Penataan Desa; Kewenangan; Pemerintahan Desa; Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa; Keuangan dan Kekayaan Desa; Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Badan Usaha Milik Desa; Kerjasama Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain.

Disebutkan dalam PP ini, kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut paling sedikit terdiri atas: a. Sistem organisasi masyarakat adat; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; c. Pembinaan lembaga hukum adat; d. Pengelolaan tanah kas desa; dan e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Adapun kewenangan lokal berskala desa di antaranya meliputi: a. Pengelolaan Pasar Desa; b. Pengelolaan jaringan irigrasi; c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; d. Pengelolaan air minum berskala desa; dan e. Pengelolaan air minum berskala desa.

“Selain kewengan di atas, Menteri (Mendagri) dapat menetapkan jenis kewenangan Desa, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal,” bunyi Pasal 34 Ayat (3) PP ini.

Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan masyarakat, utamanya untuk menegakkan supremasi hukum, Bagian Hukum  Sekretariat Daerah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013.  Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan :

Pasal 94 UU No. 12 Th. 2011  dan  Pasal 147 UU No. 32 TH. 2004  yang intinya adalah :

“Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah”

Namun demikian,  sebelum Peraturan Daerah ini  diberlakukan diperlukan adanya suatu tahapan penyesuaian kepada seluruh elemen masyarakat. Untuk melaksanakan tahapan  penyesuaian ini, Bagian Hukum telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut  :

  1. Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2013 sebagai media publikasi manual, yang telah disebarluaskan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab, Anggota Muspida, Lembaga Swadaya Masyarakat, seluruh Kepala Desa  dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
  2. Pemanfaatan Tekhnologi informasi melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
  3. Melalui sosialisasi, dan agar sosialisasi ini efisien, efektif dan tepat sasaran, maka sosialisasi Perda mutlak dilaksanakan secara terencana sesuai jadwal.

Proledga

Written by on . Posted in Kajian Ilmiah

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PAMEKASAN
                                                                NOMOR     : 188/0162/432.131/2013
                                                                NOMOR     : 170/1/432.200/2013
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
TAHUN 2013
Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.