logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Peraturan Daerah tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Image result for ramadhan masjid as syuhada pamekasan

Masyarakat Kabupaten Pamekasan pada hakekatnya masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) diantaranya bertujuan untuk menjaga nilai-nilai islami di masyarakat termasuk dalam bulan Ramadhan. Dalam rangka menghormati dan menjaga kesucian bulan Ramadhan dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan beragama, sosial, serta budaya, maka perlu dibuat aturan penertiban terhadap beberapa kegiatan atau aktivitas di bulan Ramadhan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan.

Download Perda no. 5 th. 2014

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Image result for pengelolaan lingkungan hidup pamekasan

Sehubungan dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian secara komprehensif dan terpadu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :
  1. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
  10. mengantisipasi isu lingkungan global.
download perda no. 13 th. 2014

Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Image result for pupuk organik pamekasan

Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya perekonomian rakyat melalui pengembangan dan penguatan sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya tata kelola bahan pupuk organik secara terpadu.

Pengaturan mengenai tata kelola bahan pupuk organik dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman, memperbaiki kualitas produk komoditas pertanian dan sekaligus untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik.

Tata kelola bahan pupuk organik bertujuan:

  1. melindungi petani dan/atau konsumen untuk mendapatkan bahan pupuk organik bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan bahan pupuk organik yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan mahluk dan kelestarian ekosistem;
  2. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam;
  3. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
  4. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, sehingga terjadi keseimbangan pemakaian bahan pupuk organik bermutu dan pupuk anorganik secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.

dowonload perda no. 12 th. 2014

Pemkab Pamekasan Raih Penghargaan WTP dari BPK RI

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

KBRN, Pamekasan : Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Provinsi Jawa Timur, menunjukkan jika pengelolaan keuangan dan aset Pemkab Pamekasan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014, disajikan  secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan salah satu prestasi Pemkab Pamekasan, karena sebelumnya Pemkab Pamekasan harus puas dengan penilaian Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. 

Usai menerima hasil penilaian BPK tersebut, Bupati Pamekasan Ach Syafii Yasin mengatakan, prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan Pemkab Pamekasan ini, telah berjalan dengan lebih baik, transparan dan akuntabel. 

“Pertama kali 2013, langsung ada penilaian seperti itu, kita masih WDP, saya minta teman-teman untuk lebih ditingkatkan, kita upayakan, alhamdulillah tahun ini sudah WTP, jadi ini modal bagi kita ke depan lebih baik lagi manajemen keuangan kita, akuntabilitas keuangan kita, termasuk pelaksanaan kita di lapangan mudah-mudahan lebih baik,” kata Bupati Ach Syafii Yasin, Sabtu (16/5/2015).  

Untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasi yang telah dicapai ini bukan persoalan mudah, oleh sebab itu, Bupati Ach Syafii Yasin, berencana untuk kembali mengumpulkan semua pimpinan SKPD di lingkungannya, untuk tetap meningkatkan kinerja serta memperbaiki berbagai persoalan yang menjadi koreksi dan masih dibutuhkan perbaikan.

sumber : rri.co.id

PYEC Jadi Program Unggulan Pemkab

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

PYEC

PAMEKASAN – Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan bahwa program Pamekasan Young Entrepreneur Competition (PYEC) merupakan salah satu program unggulan pemkab. Oleh karena itu program tersebut akan digelar setiap tahun. Pihaknya menilai pelaksanaan PYEC 2014 sudah baik, namun perlu ditingkatkan.

Meski pelaksanaan PYEC 2014 dinilai baik, bukan berarti tidak ada kekurangan atau kelemahan. Dirinya melihat kelemahan pada pihak pemkab. Dinas yang menjadi leading sector, yakni dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (dinsosnakertrans) kurang memberikan dukungan. ”Pelaksanaan tahun kemarin sudah bagus. Anak-anak penuh semangat, namun di dinas tidak memberikan respons baik, sehingga ada penurunan semangat,” ungkapnya, kemarin (12/5).

Hasil evaluasi tersebut, menurutnya telah dibicarakan bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam PYEC 2014, Termasuk dengan mentor dari Universitas Ciputra Surabaya saat menggelar rapat persiapan kegiatan PYEC 2015. ”Saya sudah sampaikan ke kepala dinas mengenai kelemahan pelaksanaan PYEC tahun kemarin, sekaligus agar kelemahan tersebut diperbaiki. Ini adalah salah satu program unggulan saya,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar dinsosnakertrans bisa menjalankan program tersebut dengan baik. Tidak hanya saat pelaksanaannya, namun juga tindak lanjut pasca kegiatan. Ditegaskan bahwa PYEC penting untuk diikuti karena para pemuda akan dibekali kemampuan berwirausaha agar menjadi mandiri. ”Kami harap mereka yang akan menjadi pioner dan membawa efek positif pada pemuda lain,” pungkasnya.

sumber : radar madura

Rapat di Luar Kantor harus Selektif dan Akuntabel

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

20150401 Yuddy Jumpa Pers Rapat Hotel
JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten untuk melakukan penghematan keuangan negara, khususnya terkait dengan pembatasan rapat di luar kantor. Kebijakan yang semula dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 11/2014, ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
 
Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, pedoman ini mengatur kriteria yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi seluruh instansi penyelenggara pemerintahan. “Rapat di luar kantor dapat dilaksanakan secara selektif dan harus memenuhi berbagai kriteria. Selain itu, harus memenuhi ketentuan akuntabilitas serta dimonitor dan diawasi,” ujar Yuddy dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (01/03).
 
Kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, diminta menyusun petunjuk teknis beserta standar operasional prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor serta evaluasi pelaksanaannya yang efektif dan efisien.
 

Berikut Isi Peraturan Kapolri Soal Polwan Berjilbab

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA -  Peraturan Kapolri tentang jilbab Polwan sudah disahkan hari ini, Rabu (25/3/2015).
Meskipun Polwan sudah diperbolehkan memakai jilbab namun tetap harus  mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yakni :
A. Pengguna semula tertulis: Polwan khusus Aceh menggunakan jilbab, diubah menjadi “Bagi Polwan Aceh tetap menggunakan jilbab dan bagi polwan muslimah lainnya yang berkeingin memakai jilbab dapat menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
B. Tutup kepala semula tertulis: Jilbab warna cokelat tua, diubah menjadi;
1). Jilbab model tunggal atau tanpa emblem;
2). Jilbab warna cokelat tua polisi digunakan pada pakaian dinas warna cokelat dan PDL (Pakaian Dinas Lengkap)-II Loreng Brimob;
3). Jilbab warna abu-abu digunakan pada Pakaian Dinas Musik Gabungan;
4). Jilbab warna hitam polos digunakan pada pakaian dinas selain angka 2 dan 3 di atas;
5). Jilbab pada pakaian olahraga disesuaikan dengan warna celana trainning, dan;
6). Bagi para staf reskrim, intelkam dan Paminal untuk warna jilbab disesuaikan dengan warna celana.
C. Tutup Badan semula tertulis; Polwan khusus Aceh menggunakan rok panjang diubah menjadi: Polwan berjilbab menggunakan celana panjang.
D. Tutup kaki semula tertulis; Polwan khusus Aceh menggunakan sepatu dinas harian warna hitam diubah menjadi:
 

Ciri Pemerintahan Dinamis: Cepat, Responsif, dan Efisien

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

20150319 - Menteri PANRB dalam seminar nasional

JAKARTA - Dalam era yang kian dinamis saat ini, pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance),  yang diyakini mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien.

Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).

Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dari Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance,  di Jakarta, Kamis (19/3). Seminar yang diselenggarakan Kementerian PANRB bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) itu dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Menurut Direktur Program Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).

Dikatakan, pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. “Yang pasti, pemerintah daerah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Azhar Kasim, yang menyebut bahwa penerapan good governance mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan mengenai tata kelola pemerintahan yang buruk.

Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menambahkan, kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka pemerintah terkait dapat disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik. “Kalau tidak mampu mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,” ujar penulis buku Dynamic Governance.

Setiap pemerintahan membutuhkan pemimpin. Lalu dari mana pemimpin yang mampu menerapkan good governance dapat dipilih? Menurut mantan Menpan Sarwono Kusumaatmadja, ada tiga kunci sukses dalam menentukan pemimpin. Kunci sukses tersebut adalah kualitas pemimpin yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). (hfu/gin/HUMAS MENPANRB)

Bupati Apresiasi Hasil Pembangunan BKM

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

bupatiapresiasi

KOTA – Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengunjungi tiga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di lingkungan Kecamatan Kota Pamekasan, kemarin (9/3). Yaitu, BKM Delta di Desa Panempan, BKM Al-Hidayah di Kelurahan Gladak Anyar, dan BKM Amanah di Desa Nyalabu Daya. Bupati meninjau hasil pembangunan yang dikerjakan oleh BKM. Seperti pembangunan jalan, pembangunan kamar mandi, cuci, dan kakus (KCK), hingga pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, Syafii mengapresiasi kinerja BKM sejak 2005 lalu hingga sekarang. BKM dinilai sukses melakukan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). ”Sistem swadaya masyarakat ini bagus karena orang-orang yang terlibat dipilih langsung oleh masyarakat tanpa tendensi apa-apa,” ucap Syafii.

Sebagai bentuk apresiasi, bupati meminta para pengelola BKM berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Pemkab Pamekasan. “Saya menginginkan kelurahan di Kecamatan Kota Pamekasan dan Kecamatan Pademawu bisa mengadopsi model pembangunan BKM ini. Saya juga berharap, ini bisa dikembangkan di desa-desa yang lain,” tambahnya.

Untuk desa, lanjut Syafii, pihaknya masih akan menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Saat ini rancangan peraturan daerah (raperda) tentang dana desa dan ADD digodok di DPRD. Dia berharap, setelah raperda selesai, masing-masing kecamatan minimal memiliki satu desa yang menjadi percontohan model pembangunan yang dikerjakan oleh BKM. (radar)

Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dalam rangka:
  1. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat;
  2. menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
  3. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
  4. berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. berpartisipasi dalam peningkatan kondisi ketenterarnan, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
  6. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
  7. menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
  8. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial dengan pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat danlatau Pemerintah Daerah serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan; dan
  9. memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota BPD.
Download Perda no. 16 th. 2014

Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Image result for pendidikan

Pendidikan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem.

Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, dan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, intelektual, demokratis, serta berakhlak mulia.

Mengingat Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten pendidikan dan kabupaten yang mencanangkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM), maka pengembangan pendidikan tidak hanya difokuskan pada bidang keilmuan yang bersifat umum tetapi berjalan seiring dengan pengembangan keilmuan agama dan pengembangan keilmuan budaya asli daerah sebagai bentuk pengembangan pendidikan karakter keislaman dan pelestarian budaya asli.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga pengaturan penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu untuk lebih memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Download Perda no. 8 th. 2014

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.