logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Inilah PP Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 September 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam ketentuan umum PP itu disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Adapun Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sementara Jaminan Kematian atau JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Menurut PP ini Pemberi Kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta (Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tanggal 16 November 2015 Pilkades Serentak di Pamekasan Digelar

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

ilustrasi pilkades(1)

Download Perda No. 5 Th. 2015 tentang Pilkades

Download Perbup No. 26 Th. 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 Th. 2015

Pamekasan, 1/9 (Media Madura) – Jadwal pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak putaran pertama, di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 16 November 2015 mendatang.

Kepala Bapemas Pamekasan, Moh. Faisol, mengatakan, pelaksanaan kepala desa serentak tersebut, sesuai dengan surat keputusan (SK) Bupati.

“Pelaksanaan pemilihan kepala serentak yaitu hari Senin, tanggal 16 November 2015, di ikuti oleh 71 Desa tersebar di 13 Kecamatan. tertuang dalam  SK Bupati Nomor 188/564/432.131/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015,”katanya saat ditemui di pendopo Ronggosukowati. Selasa (1/9/2015) siang.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan memanggil sebanyak 71 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengikuti sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.

“Kami sudah punya Time Schadule, Insya Allah Besok akan mengumpulkan sekaligus mensosilisasikan semua regulasi terutama Perda dan Perbup Kepada 71 BPD insya Allah akan kami laksanakan di SMKN 3,” timpalnya.

Ingin Pendataan Ulang di E-PUPNS? Begini Caranya

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Hasil gambar untuk PNS pamekasan

JAKARTA – ‎Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-pupns) akan dibuka 1 September 2015 mendatang. Karena itu, seluruh PNS diminta mempelajari aplikasi e-pupns yang bisa diakses via link http://pupns.bkn.go.id.

“PNS yang ada di seluruh Indonesia silakan meng-upgrade datanya di PUPNS lewat sistem elektronik. Caranya mudah dan cepat, serta tidak sesulit yang dibayangkan, tinggal mengikuti prosedurnya,” kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Rabu (19/8).

PNS yang ingin memperbarui data harus mendaftar terlebih dahulu. Caranya ialah

meng-klik menu register, klik daftar dan masukkan nomor induk pegawai, alamat e-mail, klik lanjut dan masukkan password (buat password baru sesuka Anda untuk mengakses e-pupns).

Setelah itu, masukkan data-data yang diminta dan kode captcha. PNS pun akan mendapatkan nomor register.

“Setelah berhasil login, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015, PNS dapat mengisi formulir elektronik PUPNS,” ujar Tumpak.

Formulir e-PUPN ini terdiri dari permintaan pengisian data utama PNS, posisi dan riwayat. Selain itu, ada data untuk PNS guru (hanya diisi oleh PNS guru), PNS dokter (hanya diisi oleh PNS dokter), stakeholders antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai elektronik (KPE).

“Setelah mengisi data tersebut, PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-PUPNS. Apabila data tersebut sudah akurat atau lengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk kemudian diverivikasi,” tegas Tumpak. (esy/jpnn)

Download Perka BKN No. 19 Th. 2015

Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Hasil gambar untuk tembakau madura

Tanaman Tembakau Madura merupakan produk unggulan daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Dalam perkembangan pelaksanaan tata niaga Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Tembakau Madura, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat disubstitusi dengan tembakau lain sehingga mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggi yang selalu dibutuhkan oleh pabrik rokok, oleh karenanya mutu dan keaslian Tembakau Madura perlu dilindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura.

Terhadap beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tembakau Madura dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura.

Download Perda No. 4 Th. 2015

Pemerintah terbitkan peraturan soal pendapatan tidak kena pajak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbaru dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2015.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan NE Fatimah dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2015 serta diberlakukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan Rp36 juta per tahun.

Ketentuan mengenai PTKP ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian PTKP setelah melakukan konsultasi dengan DPR.

Dengan demikian, sejak berlakunya PMK terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Untuk menata dan mengendalikan kegiatan hiburan seni dan budaya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.

Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi merupakan bagran integral di bidang usaha jasa kepariwisataan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.

 

Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi bertujuan untuk:

  • meningkatkan kesinambungan usaha pelestarian, pengembangan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
  • meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya;
  • meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
  • memajukan seni dan kebudayaan di tengah peradaban global yang memberikan pengaruh terhadap kesenian tradisional dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya serta nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma agama.
  Download Perda no. 3 tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Hasil gambar untuk gratifikasi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah guna terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bermartabat, serta memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi;

 

Setiap Pegawai dilarang menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti:

a.   uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan ;

b.   uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya;

c.   uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/auditor/tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas; atau

d.   uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/ pegawai.

Download Perbup no. 20 tahun 2015

Pamekasan Terima Anugerah Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

Pamekasan Raih Penghargaan Kawasan Budaya Kekayaan Intelektual
Bupati Pamekasan Achmad Syafii (tengah) menerima Anugerah Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual dari Menkum HAM di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/6).
“Ini semua tentu tidak lepas dari komitmen semua pihak, terutama paga pegiat seni budaya tradisional yang ada di Pamekasan untuk tetap melestarikannya, dan mengajarkan kepada generasi muda saat ini,” kata Achmad Syafii
Pamekasan – Kabupaten Pamekasan, menerima anugerah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi sebagai Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual, karena kabupaten ini dinilai memiliki komitmen dalam pengembangan seni budaya tradisional.
 
“Penyerahan anugerah Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual ini diserhakan langsung oleh Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly di Gedung Negara Grahadi di Surabaya tadi pagi,” kata Kabag Humas Pemkab Pamekasan Listijanto Djoko Trisulo kepada Antara di Pamekasan, Senin petang.
 
Bupati Achmad Syafii menghadiri secara langsung penerimaan penghargaan itu didampingi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) Pemkab Pamekasan Ir Mohammad.
 
Selain Kabupaten Pamekasan, anugerah serupa juga diserahkan kepada Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuangi, Jember dan Kabupaten Ponorogo, serta tiga Universitas di Jawa Timur. Masing-masing Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang.
 

Menkumham Tetapkan Jawa Timur Sebagai Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Surabaya – Di era globalisasi, perlindungan kekayaan intelektual menjadi sangat penting, erat kaitannya dengan perdagangan global. Perlindungan kekayaan intelektual merupakan salah satu cara untuk memberikan penghargaan kepada para kreator dan inovator yang telah menghasilkan karya-karya intelektual baru yang kreatif nan inovatif.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada saat meresmikan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Selain itu, Menkumham menyatakan komitmen untuk memberikan penghargaan kepada intansi pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kekayaan intelektual. “Penghargaan ini diberikan kepada pihak yang berkontribusi dalam perlindungan kekayaan intelektual dan pelestarian ekspresi budaya tradisional,” kata Yasonna di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (9/6/2015).

Pada kesempatan tersebut Menkumham memberikan piagam predikat Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Jember, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, predikat Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual turut diberikan kepada Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Muhamadiyah Malang, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.