logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Penyuluhan Hukum Terpadu di SMP Negeri 1 Pamekasan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0659

JDIH Pamekasan - Penyuluhan hukum yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum, pada hari ini (Selasa, 8/11/2016) bertempat  di SMP Negeri 1 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 165 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapaun materi yang disampaikan diantaranya;

1. Kenakalan Remaja oleh Dr. Umi Supraptiningsih, SH, M.Hum (Dosen STAIN Pamekasan)

2. Penyalahgunaan Narkoba oleh dr. Kristianto (Satgas P4GN Pamekasan)

3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Ahmad Mushollin, M.Pd.I (Dosen STAIN Pamekasan)

4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Kepala SMPN 1 Pamekasan (Sukirno, S.Pd) mengharap kepada Pemerintah Kabupaten dan mendukung agar acara penyuluhan terpadu ini dapat dilaksanakan secara berlanjut untuk menekan tingginya kenakalan remaja di Kabupaten Pamekasan.

Pemkab Mengadakan Penyuluhan Hukum Terpadu di SMPN 5

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0501

JDIH Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum, hari ini (Kamis, 3/11/2016) mengadakan penyuluhan hukum terpadu di SMP Negeri 5 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 60 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapaun materi yang disampaikan diantaranya; 1. Kenakalan Remaja oleh Nur Azizah, S. Psi. 2. Penyalahgunaan Narkoba oleh Dr. Kristianto (Dokter Lapas Kelas II-A Pamekasan) 3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Mushollin, M.Pd.I (STAIN Pamekasan) 4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Pembatalan Beberapa Ketentuan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188.34-8777 Tahun 2016

 

Berdasarkan hasil kajian Tim, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dibatalkan. Beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut yang dibatalkan yaitu:

1.   Pasal 17 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan:

a.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IXl2O11 yang menyatakan bahwa Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat.

b.   Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2.   Pasal 42 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf  CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

3.   Pasal 56 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan geologi yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

4.   Pasal 82 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Bangunan Gedung

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Jpeg

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

a.   bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

b.   tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

c.   kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut Peraturan Daerah ini silahkan download Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id. Hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan terimakasih atas dukungan serta apresiasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia, jajaran Kemendagri, serta rekan-rekan media, atas keputusan pembatalan 3.143 perda.

“Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” kata Mendagri Tjahjo, Senin (20/6).

Kemendagri, kata dia sedang mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konsitusi, serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Kemendagri akan melihat dulu sejauh mana regulasi ini, apakah sesuai dengan pancasila, UUD 45, dan UU sebagai pilar kebangsaan.

“Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peratuaran kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia,” ujar dia mempertegas kembali.

Makanya, Mendagri tetap berharap dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk memperkuat semangat otonomi daerah, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan taat kepada hukum dalam rangka NKRI sehingga membawa kesejehteraan masyarakat.

Cara Unggah Perda

Cara mengunggah perda tersebut, silahkan buka buka di kolom tautan laman resmi Kemendagri. Kolom tautan berada di sebelah kanan setelah barisan kolom berita. Pada kolom tersebut, nantinya akan muncul ‘pembatalan perda’. Setelah di klik tautan tersebut, akan langsung mengunggah daftar list perdanya.

Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Untuk melihat lebih jelasnya, klik link di bawah ini

download 3.143 perda dan permendagri Sumber :http://www.kemendagri.go.id/

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

SAM_0355

JDIH Pamekasan –  Pada hari ini (Rabu, 11/5/2016) Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan kembali mengadakan Sosialisasi Perda, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMKN 3 Pamekasan dan dihadiri oleh pihak pabrikan, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau, Penyuluh dan Kelompok Tani.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau sesuai seperti yang diatur dalam Perda, ungkap Kabag Hukum (Nur Aini, S.H) di sela-sela acara. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Narasumber dalam acara sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Drs. Didik Hariyadi, M.Si (Kepala Satpol PP)

2. Suharto, SP (Kabid. Perkebunan pada Dishutbun)

3. Ir. Hendradi Prayogianto (Kabid. Perlindungan Konsumen pada Disperindag)

Moderator : Sapto Wahyono, SH, M.Hum

Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

SAM_0299

JDIH Pamekasan – Setelah melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2014 pada minggu lalu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan pada hari ini (Senin, 25/4/2016) kembali mengadakan Sosialisasi Perda, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMKN 3 Pamekasan dan dihadiri oleh pelaku usaha hiburan dan rekreasi, event organiser dan pemerhati hiburan.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan usaha bidang hiburan dan rekreasi guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi hingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah, ungkap Kabag Hukum melalui Kasubbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Ulfatun Nadimah, S.HI) di sela-sela acara.

Narasumber dalam acara sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Ir. Mohamad, MM (Kepala Disporabud)

2. Halifaturrahman, S.Pd, M.Si (Dewan Kesenian)

3. Drs. Didik Hariyadi, M.Si (Kepala Satpol PP)

4. Arif Rahmansyah, S.STP (Kasi Penanaman Modal pada KPPT)

Moderator : Sapto Wahyono, SH, M.Hum

Sosialisasi Perda tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

SAM_0170

JDIH Pamekasan – Dalam mengawali kegiatan Sosialisasi Perda pada Tahun 2016, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan pada hari ini (Rabu, 13/4/2016) mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMKN 3 Pamekasan dan dihadiri oleh pengusaha atau pemilik hotel, penginapan maupun rumah kos.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban baik bagi pengelola, pengguna jasa maupun lingkungan sekitar, ungkap Bapak Ir. Bahrun, MM (Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik) saat membuka acara tersebut. Perkembangan investasi atau usaha hotel, penginapan, dan rumah di Pamekasan diharapkan terus meningkat dengan tetap adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Narasumber dalam acara sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Ir. Mohamad, MM (Kepala Disporabud)

2. Drs. Moh. Amin (Kepala KPPT)

3. Sudiono, SE (Kabid. Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan)

4. Drs. Didik Hariyadi, M.Si (Kepala Satpol PP)

Moderator : Sapto Wahyono, SH, M.Hum

Pemkab Menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik bagi Pengelola Website

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

  • Jpeg
  • Jpeg
  • Jpeg
  • 1449460427-JATIMTIMES-Pelatihan-Jurnalistik

JDIH Pamekasan – Demi meningkatkan kualitas pengelolaan website masing-masing SKPD di Lingkungan Pemkab Pamekasan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menggelar Pelatihan Jurnalistik bagi pengelola website. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari, yang dimulai tanggal 7/12/2015 di Rumah Makan Balai Redjo Jl. Niaga.

Pemateri dalam acara pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Aria Gardhadipura (Editor in Chief Media Artike Online IDE ARTIKEL Bandung)

2. Yautimul Ainun (Editor Times Indonesia.co.id)

3. Taufikurrahman (Wartawan Kompas.com)

4. Syaiful Bahri (Wartawan Foto Antara)

Sukseskan Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 9 Desember 2015 Sebagai Hari Libur Nasional

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Pemilu di TPS   Keppres Nomor 25 Tahun 2015

Dengan pertimbangan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres Nomor 25 Tahun 2015), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 November 2015.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,” bunyi  diktum PERTAMA Keppres tersebut.

Adapun diktum KEDUA Keppres tersebut menyatakan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 November 2015.

KPU Sambut Gembira

Keputusan KPU yang menetapkan hari pelaksanaan Pilkada serentak, yaitu Rabu, 9 Desember 2015, sebagai hari libur nasional itu disampaikan gembira oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar N. Gumay.

“KPU menyambut gembira keluarnya putusan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional, sebagai dukungan pemerintah terhadap partisipasi pemilih di Pilkada. Kami tentu menyambut gembira, ini keputusan yang tepat dan kami sangat menghargai,” kata Hadar kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/11).

Dengan ditetapkannya hari pelaksanaan pilkada serentak sebagai hari libur nasional, KPU berharap akan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hal pilihnya. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada bisa meningkat. “Khususnya bagi para pemilih yang setiap hari bekerja di luar daerahnya,” ujar Hadar.

Sebelumnya KPU telah mengajukan permintaan kepada pemerintah agar tanggal 9 Desember dijadikan hari libur nasional, lantaran tidak sedikit pemilih yang terdaftar memilih, memiliki rutinitas di luar daerahnya, namun tidak melaksanakan Pilkada.

sumber : setkab.go.id

Pakaian Dinas Terbaru Menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2015

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Permendagri no. 68 tahun 2015

Permendagri no. 68 tahun 2015 (Lampiran I)

Permendagri no. 68 tahun 2015 (lampiran II)

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH batik b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.   (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.  

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.