logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id. Hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan terimakasih atas dukungan serta apresiasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia, jajaran Kemendagri, serta rekan-rekan media, atas keputusan pembatalan 3.143 perda.

“Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” kata Mendagri Tjahjo, Senin (20/6).

Kemendagri, kata dia sedang mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konsitusi, serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Kemendagri akan melihat dulu sejauh mana regulasi ini, apakah sesuai dengan pancasila, UUD 45, dan UU sebagai pilar kebangsaan.

“Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peratuaran kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia,” ujar dia mempertegas kembali.

Makanya, Mendagri tetap berharap dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk memperkuat semangat otonomi daerah, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan taat kepada hukum dalam rangka NKRI sehingga membawa kesejehteraan masyarakat.

Cara Unggah Perda

Cara mengunggah perda tersebut, silahkan buka buka di kolom tautan laman resmi Kemendagri. Kolom tautan berada di sebelah kanan setelah barisan kolom berita. Pada kolom tersebut, nantinya akan muncul ‘pembatalan perda’. Setelah di klik tautan tersebut, akan langsung mengunggah daftar list perdanya.

Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Untuk melihat lebih jelasnya, klik link di bawah ini

download 3.143 perda dan permendagri Sumber :http://www.kemendagri.go.id/

Sukseskan Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 9 Desember 2015 Sebagai Hari Libur Nasional

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Pemilu di TPS   Keppres Nomor 25 Tahun 2015

Dengan pertimbangan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres Nomor 25 Tahun 2015), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 November 2015.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,” bunyi  diktum PERTAMA Keppres tersebut.

Adapun diktum KEDUA Keppres tersebut menyatakan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 November 2015.

KPU Sambut Gembira

Keputusan KPU yang menetapkan hari pelaksanaan Pilkada serentak, yaitu Rabu, 9 Desember 2015, sebagai hari libur nasional itu disampaikan gembira oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar N. Gumay.

“KPU menyambut gembira keluarnya putusan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional, sebagai dukungan pemerintah terhadap partisipasi pemilih di Pilkada. Kami tentu menyambut gembira, ini keputusan yang tepat dan kami sangat menghargai,” kata Hadar kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/11).

Dengan ditetapkannya hari pelaksanaan pilkada serentak sebagai hari libur nasional, KPU berharap akan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hal pilihnya. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada bisa meningkat. “Khususnya bagi para pemilih yang setiap hari bekerja di luar daerahnya,” ujar Hadar.

Sebelumnya KPU telah mengajukan permintaan kepada pemerintah agar tanggal 9 Desember dijadikan hari libur nasional, lantaran tidak sedikit pemilih yang terdaftar memilih, memiliki rutinitas di luar daerahnya, namun tidak melaksanakan Pilkada.

sumber : setkab.go.id

Pakaian Dinas Terbaru Menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2015

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Permendagri no. 68 tahun 2015

Permendagri no. 68 tahun 2015 (Lampiran I)

Permendagri no. 68 tahun 2015 (lampiran II)

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH batik b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.   (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.  

Inilah PP Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 September 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam ketentuan umum PP itu disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Adapun Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sementara Jaminan Kematian atau JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Menurut PP ini Pemberi Kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta (Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Ingin Pendataan Ulang di E-PUPNS? Begini Caranya

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Hasil gambar untuk PNS pamekasan

JAKARTA – ‎Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-pupns) akan dibuka 1 September 2015 mendatang. Karena itu, seluruh PNS diminta mempelajari aplikasi e-pupns yang bisa diakses via link http://pupns.bkn.go.id.

“PNS yang ada di seluruh Indonesia silakan meng-upgrade datanya di PUPNS lewat sistem elektronik. Caranya mudah dan cepat, serta tidak sesulit yang dibayangkan, tinggal mengikuti prosedurnya,” kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Rabu (19/8).

PNS yang ingin memperbarui data harus mendaftar terlebih dahulu. Caranya ialah

meng-klik menu register, klik daftar dan masukkan nomor induk pegawai, alamat e-mail, klik lanjut dan masukkan password (buat password baru sesuka Anda untuk mengakses e-pupns).

Setelah itu, masukkan data-data yang diminta dan kode captcha. PNS pun akan mendapatkan nomor register.

“Setelah berhasil login, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015, PNS dapat mengisi formulir elektronik PUPNS,” ujar Tumpak.

Formulir e-PUPN ini terdiri dari permintaan pengisian data utama PNS, posisi dan riwayat. Selain itu, ada data untuk PNS guru (hanya diisi oleh PNS guru), PNS dokter (hanya diisi oleh PNS dokter), stakeholders antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai elektronik (KPE).

“Setelah mengisi data tersebut, PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-PUPNS. Apabila data tersebut sudah akurat atau lengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk kemudian diverivikasi,” tegas Tumpak. (esy/jpnn)

Download Perka BKN No. 19 Th. 2015

Pemerintah terbitkan peraturan soal pendapatan tidak kena pajak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbaru dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2015.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan NE Fatimah dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2015 serta diberlakukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan Rp36 juta per tahun.

Ketentuan mengenai PTKP ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian PTKP setelah melakukan konsultasi dengan DPR.

Dengan demikian, sejak berlakunya PMK terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Menkumham Tetapkan Jawa Timur Sebagai Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Surabaya – Di era globalisasi, perlindungan kekayaan intelektual menjadi sangat penting, erat kaitannya dengan perdagangan global. Perlindungan kekayaan intelektual merupakan salah satu cara untuk memberikan penghargaan kepada para kreator dan inovator yang telah menghasilkan karya-karya intelektual baru yang kreatif nan inovatif.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada saat meresmikan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Selain itu, Menkumham menyatakan komitmen untuk memberikan penghargaan kepada intansi pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kekayaan intelektual. “Penghargaan ini diberikan kepada pihak yang berkontribusi dalam perlindungan kekayaan intelektual dan pelestarian ekspresi budaya tradisional,” kata Yasonna di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (9/6/2015).

Pada kesempatan tersebut Menkumham memberikan piagam predikat Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Jember, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, predikat Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual turut diberikan kepada Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Muhamadiyah Malang, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.

Rapat di Luar Kantor harus Selektif dan Akuntabel

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

20150401 Yuddy Jumpa Pers Rapat Hotel
JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten untuk melakukan penghematan keuangan negara, khususnya terkait dengan pembatasan rapat di luar kantor. Kebijakan yang semula dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 11/2014, ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
 
Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, pedoman ini mengatur kriteria yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi seluruh instansi penyelenggara pemerintahan. “Rapat di luar kantor dapat dilaksanakan secara selektif dan harus memenuhi berbagai kriteria. Selain itu, harus memenuhi ketentuan akuntabilitas serta dimonitor dan diawasi,” ujar Yuddy dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (01/03).
 
Kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, diminta menyusun petunjuk teknis beserta standar operasional prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor serta evaluasi pelaksanaannya yang efektif dan efisien.
 

Berikut Isi Peraturan Kapolri Soal Polwan Berjilbab

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA -  Peraturan Kapolri tentang jilbab Polwan sudah disahkan hari ini, Rabu (25/3/2015).
Meskipun Polwan sudah diperbolehkan memakai jilbab namun tetap harus  mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yakni :
A. Pengguna semula tertulis: Polwan khusus Aceh menggunakan jilbab, diubah menjadi “Bagi Polwan Aceh tetap menggunakan jilbab dan bagi polwan muslimah lainnya yang berkeingin memakai jilbab dapat menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
B. Tutup kepala semula tertulis: Jilbab warna cokelat tua, diubah menjadi;
1). Jilbab model tunggal atau tanpa emblem;
2). Jilbab warna cokelat tua polisi digunakan pada pakaian dinas warna cokelat dan PDL (Pakaian Dinas Lengkap)-II Loreng Brimob;
3). Jilbab warna abu-abu digunakan pada Pakaian Dinas Musik Gabungan;
4). Jilbab warna hitam polos digunakan pada pakaian dinas selain angka 2 dan 3 di atas;
5). Jilbab pada pakaian olahraga disesuaikan dengan warna celana trainning, dan;
6). Bagi para staf reskrim, intelkam dan Paminal untuk warna jilbab disesuaikan dengan warna celana.
C. Tutup Badan semula tertulis; Polwan khusus Aceh menggunakan rok panjang diubah menjadi: Polwan berjilbab menggunakan celana panjang.
D. Tutup kaki semula tertulis; Polwan khusus Aceh menggunakan sepatu dinas harian warna hitam diubah menjadi:
 

Ciri Pemerintahan Dinamis: Cepat, Responsif, dan Efisien

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

20150319 - Menteri PANRB dalam seminar nasional

JAKARTA - Dalam era yang kian dinamis saat ini, pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance),  yang diyakini mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien.

Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).

Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dari Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance,  di Jakarta, Kamis (19/3). Seminar yang diselenggarakan Kementerian PANRB bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) itu dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Menurut Direktur Program Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).

Dikatakan, pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. “Yang pasti, pemerintah daerah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Azhar Kasim, yang menyebut bahwa penerapan good governance mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan mengenai tata kelola pemerintahan yang buruk.

Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menambahkan, kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka pemerintah terkait dapat disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik. “Kalau tidak mampu mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,” ujar penulis buku Dynamic Governance.

Setiap pemerintahan membutuhkan pemimpin. Lalu dari mana pemimpin yang mampu menerapkan good governance dapat dipilih? Menurut mantan Menpan Sarwono Kusumaatmadja, ada tiga kunci sukses dalam menentukan pemimpin. Kunci sukses tersebut adalah kualitas pemimpin yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). (hfu/gin/HUMAS MENPANRB)

Kepala Daerah Tak Perlu Lepas Jabatan Parpol

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Komisi II DPR menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Kepala Daerah untuk melepaskan jabatan politiknya pada saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada akhir 2015 mendatang. Pasalnya, Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang menjadi domain dari Partai Politik untuk mengusung calon Kepala Daerah.
 
“Aturan di UU Pilkada, Kepala Daerah tidak perlu melepas jabatan poltik. Kalau dari kalangan TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan jabatan karir harus mundur dari jabatannya jika mengikuti Pilkada karena dikhawatirkan akan memperngaruhi institusinya. Jadi, ikuti saja ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria kepada SH, Jakarta, Minggu (1/3), menanggapi adanya deasakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres larangan rangkap jabatan bagi Kepala Daerah, ketuda DPP, DPD Parpol di Pilkada serentak 2015 mendatang.
 
Menurutnya, kekhawatiran rangkap jabatan Kepala Daerah yang akan memainkan kepentingan politik dalam pencalonan di Pilkada telah diantisipasi dalam UU Pilkada. Persayaratan Parpol mengusung Kepala Daerah harus mendapatkan dukungan 20 persen suara dari Parpol pengusungnya atau koalisi Parpol.

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.