logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Berikut Isi Peraturan Kapolri Soal Polwan Berjilbab

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA -  Peraturan Kapolri tentang jilbab Polwan sudah disahkan hari ini, Rabu (25/3/2015).
Meskipun Polwan sudah diperbolehkan memakai jilbab namun tetap harus  mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yakni :
A. Pengguna semula tertulis: Polwan khusus Aceh menggunakan jilbab, diubah menjadi “Bagi Polwan Aceh tetap menggunakan jilbab dan bagi polwan muslimah lainnya yang berkeingin memakai jilbab dapat menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
B. Tutup kepala semula tertulis: Jilbab warna cokelat tua, diubah menjadi;
1). Jilbab model tunggal atau tanpa emblem;
2). Jilbab warna cokelat tua polisi digunakan pada pakaian dinas warna cokelat dan PDL (Pakaian Dinas Lengkap)-II Loreng Brimob;
3). Jilbab warna abu-abu digunakan pada Pakaian Dinas Musik Gabungan;
4). Jilbab warna hitam polos digunakan pada pakaian dinas selain angka 2 dan 3 di atas;
5). Jilbab pada pakaian olahraga disesuaikan dengan warna celana trainning, dan;
6). Bagi para staf reskrim, intelkam dan Paminal untuk warna jilbab disesuaikan dengan warna celana.
C. Tutup Badan semula tertulis; Polwan khusus Aceh menggunakan rok panjang diubah menjadi: Polwan berjilbab menggunakan celana panjang.
D. Tutup kaki semula tertulis; Polwan khusus Aceh menggunakan sepatu dinas harian warna hitam diubah menjadi:
 

Ciri Pemerintahan Dinamis: Cepat, Responsif, dan Efisien

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

20150319 - Menteri PANRB dalam seminar nasional

JAKARTA - Dalam era yang kian dinamis saat ini, pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance),  yang diyakini mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien.

Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).

Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dari Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance,  di Jakarta, Kamis (19/3). Seminar yang diselenggarakan Kementerian PANRB bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) itu dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Menurut Direktur Program Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).

Dikatakan, pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. “Yang pasti, pemerintah daerah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Azhar Kasim, yang menyebut bahwa penerapan good governance mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan mengenai tata kelola pemerintahan yang buruk.

Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menambahkan, kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka pemerintah terkait dapat disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik. “Kalau tidak mampu mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,” ujar penulis buku Dynamic Governance.

Setiap pemerintahan membutuhkan pemimpin. Lalu dari mana pemimpin yang mampu menerapkan good governance dapat dipilih? Menurut mantan Menpan Sarwono Kusumaatmadja, ada tiga kunci sukses dalam menentukan pemimpin. Kunci sukses tersebut adalah kualitas pemimpin yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). (hfu/gin/HUMAS MENPANRB)

Bupati Apresiasi Hasil Pembangunan BKM

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

bupatiapresiasi

KOTA – Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengunjungi tiga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di lingkungan Kecamatan Kota Pamekasan, kemarin (9/3). Yaitu, BKM Delta di Desa Panempan, BKM Al-Hidayah di Kelurahan Gladak Anyar, dan BKM Amanah di Desa Nyalabu Daya. Bupati meninjau hasil pembangunan yang dikerjakan oleh BKM. Seperti pembangunan jalan, pembangunan kamar mandi, cuci, dan kakus (KCK), hingga pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, Syafii mengapresiasi kinerja BKM sejak 2005 lalu hingga sekarang. BKM dinilai sukses melakukan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). ”Sistem swadaya masyarakat ini bagus karena orang-orang yang terlibat dipilih langsung oleh masyarakat tanpa tendensi apa-apa,” ucap Syafii.

Sebagai bentuk apresiasi, bupati meminta para pengelola BKM berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Pemkab Pamekasan. “Saya menginginkan kelurahan di Kecamatan Kota Pamekasan dan Kecamatan Pademawu bisa mengadopsi model pembangunan BKM ini. Saya juga berharap, ini bisa dikembangkan di desa-desa yang lain,” tambahnya.

Untuk desa, lanjut Syafii, pihaknya masih akan menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Saat ini rancangan peraturan daerah (raperda) tentang dana desa dan ADD digodok di DPRD. Dia berharap, setelah raperda selesai, masing-masing kecamatan minimal memiliki satu desa yang menjadi percontohan model pembangunan yang dikerjakan oleh BKM. (radar)

Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dalam rangka:
  1. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat;
  2. menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
  3. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
  4. berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. berpartisipasi dalam peningkatan kondisi ketenterarnan, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
  6. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
  7. menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
  8. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial dengan pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat danlatau Pemerintah Daerah serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan; dan
  9. memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota BPD.
Download Perda no. 16 th. 2014

Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Image result for pendidikan

Pendidikan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem.

Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, dan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, intelektual, demokratis, serta berakhlak mulia.

Mengingat Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten pendidikan dan kabupaten yang mencanangkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM), maka pengembangan pendidikan tidak hanya difokuskan pada bidang keilmuan yang bersifat umum tetapi berjalan seiring dengan pengembangan keilmuan agama dan pengembangan keilmuan budaya asli daerah sebagai bentuk pengembangan pendidikan karakter keislaman dan pelestarian budaya asli.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga pengaturan penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu untuk lebih memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Download Perda no. 8 th. 2014

Perda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Image result for perumahan

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip :

  1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
  2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
  4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
  5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Download Perda No. 7 Th. 2014

Kepala Daerah Tak Perlu Lepas Jabatan Parpol

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Komisi II DPR menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Kepala Daerah untuk melepaskan jabatan politiknya pada saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada akhir 2015 mendatang. Pasalnya, Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang menjadi domain dari Partai Politik untuk mengusung calon Kepala Daerah.
 
“Aturan di UU Pilkada, Kepala Daerah tidak perlu melepas jabatan poltik. Kalau dari kalangan TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan jabatan karir harus mundur dari jabatannya jika mengikuti Pilkada karena dikhawatirkan akan memperngaruhi institusinya. Jadi, ikuti saja ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria kepada SH, Jakarta, Minggu (1/3), menanggapi adanya deasakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres larangan rangkap jabatan bagi Kepala Daerah, ketuda DPP, DPD Parpol di Pilkada serentak 2015 mendatang.
 
Menurutnya, kekhawatiran rangkap jabatan Kepala Daerah yang akan memainkan kepentingan politik dalam pencalonan di Pilkada telah diantisipasi dalam UU Pilkada. Persayaratan Parpol mengusung Kepala Daerah harus mendapatkan dukungan 20 persen suara dari Parpol pengusungnya atau koalisi Parpol.

Diawali Kementerian PANRB, Seluruh ASN Wajib Lapor Kekayaan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA- Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No 1 Tahun 2015 tentang kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) cukup meresahkan pegawai.

Pasalnya, batas pelaporan hanya tiga bulan terhitung sejak surat edaran tersebut ditetapkan. Selain itu kewajiban melaporkan LHKASN tidak hanya terbatas pada pejabat eselon I dan II, tapi menyeluruh hingga ke pegawai baru.

“Ini sangat meresahkan pegawai karena harus mengisi LHKASN, sementara sosialisasi kurang. Harusnya KemenPAN-RB gencar sosialisasinya, jangan hanya sekali dan terpusat saja,” ungkap salah satu pegawai Inspektorat di Bappenas dalam sosialisasi LHKASN, Selasa (24/2).

Keluhan serupa diungkapkan salah satu pegawai BPPT. Menurut dia, LHKASN sangat merepotkan karena harus membongkar data dan berhitung lagi.

“Kita-kita yang tidak punya jabatan kan mana ada kesempatan KKN. Harusnya LHKASN diwajibkan untuk pegawai yang berkaitan dengan layanan publik,” kata staf BPPT yang minta tidak diekpos namanya itu.

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi menegaskan, kewajiban seluruh LHKASN adalah untuk mencegah KKN. Pengisian LHKASN juga sangat sederhana sehingga dia yakin semua pegawai ASN bisa mengisinya dengan cepat sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

“Mudah kok formatnya, tidak sampai setengah jam sudah selesai. Yang dibutuhkan hanya kejujuran saja,” tegas Yuddy.

Sumber :www.jpnn.com   download se menpan no. 1 th. 2015

Pemerintah Susun Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sedang menyusun Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Saat ini sedang disusun Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa agar pemakaian uang untuk desa tersebut lebih jelas,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Suprayoga Hadi di Jakarta, Ahad (22/2).

Peraturan Menteri ini, menurut dia, kemudian akan disosialisasikan kepada para kepala desa maupun aparat desa agar dana yang mereka dapatkan digunakan demi kemajuan daerah tersebut. Ia mengatakan peraturan menteri tersebut rencananya akan mengarahkan aparat desa untuk mengembangkan sektor-sektor produksi guna meningkatkan produktivitas masyarakat di sana.

Lebih lanjut Suprayoga menjelaskan Peraturan Menteri itu menjadi pelengkap dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang juga sedang dalam tahap penyusunan pemerintah hingga saat ini. Menurut dia, Permenkeu tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang direncanakan mengatur pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.

Oleh karena itu, para kepala desa akan diberi pelatihan terkait langkah-langkah pengelolaan yang benar serta memudahkan mereka dalam menyusun laporan penggunaan dana itu, katanya.

“Pemerintah sudah bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar nanti ada pembekalan pada kepala desa dengan ilmu-ilmu akuntansi, termasuk pendampingnya agar mengerti bagaimana pengelolaan dana desa dengan baik dan bagaimana pemanfaatannya hingga pelaporannya,” ucap Suprayoga.

Sumber :www.republika.co.id

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan dan Perizinan Bidang Kesehatan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan merata. Untuk mendukung terwujudnya kehidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang memadai bagi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan peran sumber daya manusia dalam rangka mendukung keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah, maka perlu mengembangkan pelayanan kesehatan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan.

Juga semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.

PNS Diminta Efisienkan Perjalanan Dinas

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

AGAM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan jajaran pegawai negeri sipil (PNS), kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar lebih mengefisienkan perjalanan dinas yang dilakukan.

“Perjalanan dinas tidak dilarang, yang perlu diperhatikan adalah sedapat mungkin perjalanan yang dilakukan harus tepat sasaran,” kata Tjahjo di Agam, Sumatera Barat, Sabtu (17/1).

Tjahjo mengatakan perjalanan dinas dibutuhkan bagi bupati , wali kota dan jajarannya untuk menyelesaikan pekerjaan dan persoalan yang dihadapi.

Ia menyarankan jika melakukan kunjungan kerja ke Jakarta sedapat mungkin dalam sekali kunjungan selesaikan 10 masalah sehingga lebih efisien.

“Jangan satu hari ke Jakarta, lalu minggu depan balik lagi untuk menyelesaikan persoalan lain, jika perlu lakukan kunjungan kerja selama beberapa hari tetapi semua masalah tuntas,” lanjut dia.

Secara terpisah, sebelumnya Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman mengimbau jajaran pegawai negeri sipil meminimalisasi perjalanan dinas sebagai upaya penghematan anggaran.

“Kalau bisa pergi satu orang mengapa harus lima orang yang berangkat, sedapat mungkin hanya untuk yang penting-penting saja,” kata Herman.

Menurut dia, salah satu persoalan birokrasi yang terjadi selama ini adalah tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan anggaran termasuk dalam perjalanan dinas.

Pengurangan perjalanan dinas juga dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan dan komunikasi melalui telepon kepada instansi yang akan dikunjungi sehingga tidak perlu harus berkunjung langsung.

  Sumber :www.republika.co.id

Pemerintah Matangkan Besaran Kenaikan Gaji PNS

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Kabar gembira bagi PNS, TNI dan Polri. Pasalnya, pemerintah berencana menaikkan gaji para abdi negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menggodok besaran persentase kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri. Hanya saja, Yuddy meminta agar pihak-pihak yang mengharapkan kenaikan gaji itu bersabar dulu.

“Para PNS mohon sabar dulu. Bukannya presiden tidak mau menaikkan gaji pegawai, tapi presiden ingin kami para pembantunya kerja dulu. Presiden bilang, ‘masa belum kerja sudah bahas kenaikan gaji?’,” kata Yuddy dalam rapat kerja gabungan Komite I dan II DPD RI, Rabu (21/1).

Menteri asal Hanura itu menambahkan, Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pada tahun pertama pemerintahan saat ini menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp 100 triliun. Penghematan itu diambil dari moratorium CPNS, pengurangan belanja pegawai dan pengurangan subsidi BBM.

Yuddy menambahkan, hasil penghematan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk PNS. Karenanya, KemenPAN-RB terus mematangkan besaran kenaikan gaji PNS dengan Kementerian Keuangan.

“Saya ingin menyampaikan kabar gembiranya. Kenaikan gaji sementara dibahas KemenPAN-RB dan Kemenkeu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah didapat formulasinya,” tandasnya.

Sumber :www.jpnn.com

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.