logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Pembatalan Beberapa Ketentuan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188.34-8777 Tahun 2016

 

Berdasarkan hasil kajian Tim, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dibatalkan. Beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut yang dibatalkan yaitu:

1.   Pasal 17 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan:

a.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IXl2O11 yang menyatakan bahwa Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat.

b.   Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2.   Pasal 42 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf  CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

3.   Pasal 56 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan geologi yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

4.   Pasal 82 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”.

Trackback from your site.

Leave a comment


× satu = 2

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.