logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Perda dan Perbup Mengenai Pajak Daerah

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Perda dan Perbup Mengenai Retribusi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS

PERBUP NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PERBUP NOMOR 11C TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH PADA PUSKESMAS

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Perda dan Perbup Mengenai Perizinan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

  • perda 13-2015 (2)

  • perda 13-2015
  • perda 13-2015 (1)

Hari Senin

Tanggal 22 Mei 2017

Tempat Aula SMKN 3 Pamekasan

Pada sambutan pembukaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak H. Mohamad Alwi, S.Sos, M.Si, disampaikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah sebagai payung hukum dari semua peraturan yang menyangkut tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Maksud disusunnya Perda Bangunan Gedung ini adalah sebagai acuan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan sejalan dengan slogan Kabupaten Pamekasan yang Bersih, Tertib dan Aman.

Adapun Tujuan dari Perda Bangunan Gedung ini adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

  • perda 14-2015

  • perda 14-2015 (3)
  • perda 14-2015 (2)

Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 Tempat Aula SMKN 3 Pamekasan  

Pada sambutan pembukaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak H. Mohamad Alwi, S.Sos, M.Si, disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak pada prinsipnya sebagai bentuk komitmen tertulis, antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Dalam konsep Kabupaten Layak Anak, dikembangkan sistem pembangunan berbasis Hak Anak, melalui kolaborasi sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang tertuang dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam tataran teoritis, pemenuhan Hak Anak mencakup 5 (lima) Klaster, yakni:

1. hak sipil dan kebebasan;

2. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

3. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;

4. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni dan budaya; dan

5. hak perlindungan khusus

Ditambahkan pula bahwa, antusiasme terhadap konsep Kabupaten/Kota Layak Anak ini sejatinya terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan inisiatif Kabupaten/Kota untuk ikut membangun dunia yang layak bagi anak. Selanjutnya, diperlukan keseriusan semua pihak untuk sesegera mungkin menyatukan langkah dan tindakan secara konkrit, karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas.

Perda Perangkat Daerah dan Perbup Susunan Organisasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Pembatalan Beberapa Ketentuan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188.34-8777 Tahun 2016

 

Berdasarkan hasil kajian Tim, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dibatalkan. Beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut yang dibatalkan yaitu:

1.   Pasal 17 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan:

a.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IXl2O11 yang menyatakan bahwa Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat.

b.   Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2.   Pasal 42 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf  CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

3.   Pasal 56 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan geologi yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

4.   Pasal 82 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Bangunan Gedung

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Jpeg

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

a.   bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

b.   tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

c.   kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut Peraturan Daerah ini silahkan download Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Hasil gambar untuk tembakau madura

Tanaman Tembakau Madura merupakan produk unggulan daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Dalam perkembangan pelaksanaan tata niaga Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Tembakau Madura, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat disubstitusi dengan tembakau lain sehingga mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggi yang selalu dibutuhkan oleh pabrik rokok, oleh karenanya mutu dan keaslian Tembakau Madura perlu dilindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura.

Terhadap beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tembakau Madura dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura.

Download Perda No. 4 Th. 2015

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Untuk menata dan mengendalikan kegiatan hiburan seni dan budaya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.

Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi merupakan bagran integral di bidang usaha jasa kepariwisataan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.

 

Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi bertujuan untuk:

  • meningkatkan kesinambungan usaha pelestarian, pengembangan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
  • meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya;
  • meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
  • memajukan seni dan kebudayaan di tengah peradaban global yang memberikan pengaruh terhadap kesenian tradisional dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya serta nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma agama.
  Download Perda no. 3 tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Hasil gambar untuk gratifikasi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah guna terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bermartabat, serta memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi;

 

Setiap Pegawai dilarang menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti:

a.   uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan ;

b.   uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya;

c.   uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/auditor/tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas; atau

d.   uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/ pegawai.

Download Perbup no. 20 tahun 2015

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.