logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Pemerintah Matangkan Besaran Kenaikan Gaji PNS

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Kabar gembira bagi PNS, TNI dan Polri. Pasalnya, pemerintah berencana menaikkan gaji para abdi negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menggodok besaran persentase kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri. Hanya saja, Yuddy meminta agar pihak-pihak yang mengharapkan kenaikan gaji itu bersabar dulu.

“Para PNS mohon sabar dulu. Bukannya presiden tidak mau menaikkan gaji pegawai, tapi presiden ingin kami para pembantunya kerja dulu. Presiden bilang, ‘masa belum kerja sudah bahas kenaikan gaji?’,” kata Yuddy dalam rapat kerja gabungan Komite I dan II DPD RI, Rabu (21/1).

Menteri asal Hanura itu menambahkan, Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pada tahun pertama pemerintahan saat ini menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp 100 triliun. Penghematan itu diambil dari moratorium CPNS, pengurangan belanja pegawai dan pengurangan subsidi BBM.

Yuddy menambahkan, hasil penghematan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk PNS. Karenanya, KemenPAN-RB terus mematangkan besaran kenaikan gaji PNS dengan Kementerian Keuangan.

“Saya ingin menyampaikan kabar gembiranya. Kenaikan gaji sementara dibahas KemenPAN-RB dan Kemenkeu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah didapat formulasinya,” tandasnya.

Sumber :www.jpnn.com

Rencana Kegiatan Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

 TAHUN ANGGARAN 2015

No

Kegiatan

Jumlah Anggaran

Sumber Dana

1.

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

65.000.000,00

APBD

2.

Pendampingan Pembentukan Raperda

50.000.000,00

APBD

3.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

200.000.000,00

APBD

4.

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

122.500.000,00

APBD

5.

Updating Website

32.000.000,00

APBD

6.

Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

70.000.000,00

APBD

JUMLAH

539.500.000,00

 

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Uncategorized

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PAMEKASAN
                                                                NOMOR     : 188/3367/432.131/2014
                                                                NOMOR     : 170/32/432.200/2014
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2015
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Perkembangan daerah yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan jasa hotel, penginapan, dan rumah kos.

Dengan semakin meningkatnya usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, diperlukan upaya terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban baik bagi pengelola, pengguna jasa maupun lingkungan sekitar.

Sejalan dengan perkembangan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos.

Download Perda

Surat Edaran MENPAN dan RB tentang Gerakan Hidup Sederhana

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

SURAT EDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN HIDUP SEDERHANA

Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.
  2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
  3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan.
  4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.
  5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2014

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik jika terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat.

Selanjutnya, para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberikan kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

  1. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelaku;
  2. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagt pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
  4. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;
  5. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
  6. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah dalam memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP, berupa penghargaan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
download Perda

Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur’an Bagi Peserta Didik Beragama Islam

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Kabupaten Pamekasan dengan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sangat mendorong diterapkannya nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an khususnya bagi generasi muda.

Namun disadari bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak anak usia sekolah yang telah tamat SD, SMP atau SMA belum bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran, Pemerintah Daerah merasa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur’an Bagi Peserta Didik Beragama Islam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi anak usia sekolah mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA untuk mempelajari Al-Quran, sehingga mereka dapat membaca dan pada akhirnya dapat memahami serta mengamalkannya dengan baik dan benar.

download perda

Menkumham Resmikan 25 Desa Sadar Hukum di Jawa Timur

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Jatim

  • desa sadar hukum

  • desa sadar hukum1
  • desa sadar hukum2
  • desa sadar hukum3

Surabaya – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin didampingi Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo meresmikan 25 desa dan kelurahan sadar hukum di Jatim.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, kriteria untuk menjadi desa dan kelurahan yang sadar hukum, sangat banyak.

“Lebih sulit lagi untuk mempertahankan desa atau kelurahan sadar hukum mengingat setiap tahun akan ada evaluasi sejauh mana desa atau kelurahan tersebut dapat mempertahankan eksistensinya sebagai desa atau kelurahan sadar hukum,” katanya di Surabaya, Jumat (3/10).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menambahkan, program desa dan kelurahan sadar hukum merupakan program yang penting dalam menciptakan suasana tertib, aman, dan nyaman di masyarakat.

Pada masa lalu, hal tersebut dikenal dengan keluarga sadar hukum (kadarkum).

“Kini, program desa dan kelurahan sadar hukum lebih terintegrasi karena ada kegiatan yang sinergi dilakukan oleh pengadilan, hukum, jaksa, dan kepolisian,” ujarnya.

Sinergi tersebut diperoleh melalui forum Pengadilan Tinggi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian (Dilkumjakpol).

Sebanyak 25 desa dan kelurahan sadar hukum yang diresmikan, diantaranya Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya, Kelurahan Wonokoyo Kota Malang, Kelurahan Josenan Kota Madiun, Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

Selain itu, Desa Bajang Kabupaten Pamekasan, Kelurahan Kedunggaleng Kota Probolinggo, Desa Punten Kota Batu, Kelurahan Mangkujaya Kabupaten Magetan, Kelurahan Wlingi Kabupaten Blitar, dan Kelurahan Gunungsekar Kabupaten Sampang.

Sumber:Antara

Perketat Pemekaran Lewat Tahap Daerah Persiapan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

djo_prof_1

JAKARTA – Pemerintah belum bersedia membeber nama-nama daerah yang kemungkinan dapat dimekarkan pada masa kerja DPR periode 2009-2014. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Djohermansyah Djohan hanya menyebut perkiraan jumlahnya. Dari total 65 Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diusulkan, kemungkinan hanya 20 usulan yang disahkan.

“Perkiraan mungkin sekitar 20-an yang disetujui. Tapi pastinya kita enggak tahu juga, karena itu kan masih perkiraan. Tergantung kesanggupan DPR membahasnya bersama pemerintah,”  katanya di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (22/9).

Dari hitungan waktu mengacu pada masa bakti DPR RI saat ini yang akan berakhir pada 1 Oktober nanti, maka jika diasumsikan 1 RUU DOB tuntas dalam sehari maka maksimal hanya akan ada 8 pemekaran. “Jadi angka itu ditentukan pembahasan pemerintah bersama DPR,” imbuhnya.

Sedangkan untuk usulan yang belum disahkan, nantinya proses pemekarannya akan mengacu pada UU Pemda yang baru. Intinya, kata birokrat yang akrab disapa dengan panggilan Prof Djo itu, DOB bisa dibentuk tapi melalui tahapan daerah persiapan. Usulannya juga tidak lagi dari DPR dan DPD, tapi murni dari masyarakat yang disampaikan ke pemerintah pusat.

“Nanti dibentuk tim independen untuk menguji dengan pengawasan dan manajemen kontrolnya DPR dan DPD. Kalau lolos, akan jadi daerah persiapan. Itu dibentuk dengan PP saja. Lalu jalan tiga tahun kita evaluasi. Jika sudah baik, kita usulkan ke DPR menjadi DOB melalui UU. Di DPR ketok palu baru jadi. Tapi kalau dievaluasi kita anggap tidaak berhasil, enggak perlu kita ajukan ke DPR,” katanya.

Sumber :www.jpnn.com

Ini Hal-hal Teknis yang Perlu Dibenahi Panselnas CPNS 2014

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA - Panselnas CPNS 2014 perlu segera membenahi sejumlah hal teknis yang berpotensi membuat calon pelamar bingung. Seharian kemarin, tidak ada penambahan jumlah instansi baik pusat maupun daerah yang sudah siap menerima pendaftaran CPNS.

Website resmi yang disediakan tidak hanya satu, namun up date datanya tidak seragam. Untuk alamat panselnas.menpan.go.id, hingga kemarin sore, up date terakhir data tertanggal 23 Agustus 2014 pukul 14.30.

Sedang website formasi2.menpan.go.id, up date terakhir 22 Agustus 2014 pukul  13.48. Dengan demikian, jumlah instansi yang sudah siap melakukan pendaftaran belum berubah dalam seharian kemarin.

Padahal, Ketua Panselnas yang juga Kepala BKN Eko Sutrisno Jumat (22/8) pekan lalu mengatakan, jumlah instansi yang siap datanya akan terus bertambah dan langsung di-upload di website.

Dari data yang sudah ditampilkan, terdapat 13 instansi pusat yang sudah siap menerima pendaftaran CPNS secara online. Itu pun, baru tujuh di antaranya yang memberi keterangan tanggal kesiapan menerima pendaftararan. Anehnya lagi, masa pendaftaran yang dicantumkan pun tak seragam.

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.