UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN | 54.4 KiB | 157 |
UNDANG-UNDANG REPUBIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN | 17.7 KiB | 124 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA | 111.0 KiB | 99 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA | 66.8 KiB | 98 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN ENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 | 158.5 KiB | 134 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA | 222.3 KiB | 106 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN | 140.0 KiB | 153 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958) | 54.5 KiB | 132 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN | 787.8 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 | 187.5 KiB | 208 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 653.9 KiB | 142 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY | 135.8 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG | 23.2 KiB | 126 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (LAMPIRAN) | 601.3 KiB | 151 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN | 821.5 KiB | 101 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 96.5 KiB | 113 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | 88.6 KiB | 116 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PP PENGGANTI UU NO 1 TH 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NO 2 TH 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG | 53.8 KiB | 123 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 | 160.5 KiB | 101 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 136.5 KiB | 164 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK | 131.8 KiB | 138 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | 165.4 KiB | 128 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 | 349.0 KiB | 196 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK | 138.9 KiB | 136 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 140.0 KiB | 173 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG | 162.3 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN | 654.6 KiB | 75 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU | 97.5 KiB | 98 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA | 52.7 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL | 261.0 KiB | 95 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA | 106.0 KiB | 137 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 114.5 KiB | 143 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA | 166.0 KiB | 219 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG | 100.4 KiB | 146 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 41.5 KiB | 126 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA | 116.9 KiB | 134 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA (PENJELASAN) | 76.9 KiB | 178 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA | 128.4 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 | 355.1 KiB | 112 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TTG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT | 535.3 KiB | 75 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 91.0 KiB | 107 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN | 44.8 KiB | 174 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN | 51.0 KiB | 149 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 117.5 KiB | 125 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA | 163.0 KiB | 141 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA | 263.8 KiB | 107 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC | 53.0 KiB | 132 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL | 110.3 KiB | 113 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 | 353.4 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN | 190.7 KiB | 103 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT | 3.5 MiB | 66 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 99.5 KiB | 98 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG | 98.3 KiB | 382 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 52.0 KiB | 100 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997 | 82.5 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 86.5 KiB | 102 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA | 169.0 KiB | 150 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) | 73.4 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI | 75.5 KiB | 121 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK | 151.8 KiB | 128 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK (PENJELASAN) | 41.8 KiB | 402 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) | 102.9 KiB | 124 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) (lampiran) | 225.2 KiB | 358 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN | 680.5 KiB | 60 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO | 95.5 KiB | 112 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO | 50.0 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999) | 74.0 KiB | 137 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 116.0 KiB | 123 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA | 164.5 KiB | 161 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG | 77.1 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TEN | 46.5 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN | 146.8 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (PENJELASAN) | 70.6 KiB | 146 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIG | 311.9 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIG | 145.6 KiB | 113 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKS TRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI | 194.8 KiB | 84 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN | 692.2 KiB | 67 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN | 95.0 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR | 292.2 KiB | 142 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA | 52.0 KiB | 104 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) | 58.5 KiB | 105 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 99.0 KiB | 102 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA | 173.0 KiB | 169 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG | 63.3 KiB | 135 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG | 88.3 KiB | 121 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 255.0 KiB | 107 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN | 182.2 KiB | 105 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | 922.2 KiB | 65 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 91.5 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM | 49.9 KiB | 238 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG | 52.6 KiB | 221 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 86.0 KiB | 139 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA | 162.0 KiB | 167 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 | 90.0 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | 211.5 KiB | 160 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI | 210.0 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 792.9 KiB | 119 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (LAMPIRAN) | 195.1 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG- | 576.8 KiB | 105 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS | 1004.6 KiB | 73 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 102.5 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA | 63.9 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 | 108.5 KiB | 106 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG | 45.3 KiB | 138 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 120.0 KiB | 105 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA | 118.5 KiB | 113 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN | 214.2 KiB | 116 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN | 124.5 KiB | 149 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG | 157.0 KiB | 122 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGE | 77.3 KiB | 98 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGE | 175.6 KiB | 105 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH | 275.4 KiB | 85 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN | 777.1 KiB | 66 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 96.5 KiB | 78 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1015.2 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH | 37.0 KiB | 121 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 121.0 KiB | 107 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 1.5 MiB | 195 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN | 171.7 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | 395.8 KiB | 162 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | 481.4 KiB | 139 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI H | 103.6 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI H | 92.0 KiB | 104 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UU | 598.7 KiB | 113 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG | 590.9 KiB | 70 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 53 TH 1999 TTG PEMBENTUKAN KAB PELALAWAN, KAB ROKAN HULU, KAB ROKAN HILIR, KAB SIAK, KAB KARIMUN, KAB NATUNA, KAB KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM | 72.0 KiB | 101 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO | 101.0 KiB | 123 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | 155.0 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | 131.7 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA | 210.5 KiB | 184 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 | 322.3 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | 106.9 KiB | 131 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (lampiran) | 60.8 KiB | 132 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN | 128.6 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK | 393.3 KiB | 69 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 291.5 KiB | 132 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA | 141.1 KiB | 141 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT | 93.8 KiB | 106 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH | 231.5 KiB | 367 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU | 98.3 KiB | 134 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA | 118.0 KiB | 143 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1.2 MiB | 126 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI | 322.3 KiB | 147 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 | 3.5 MiB | 72 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN | 363.0 KiB | 109 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 | 118.5 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | 138.3 KiB | 94 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 98.5 KiB | 175 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI | 526.9 KiB | 134 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT | 113.6 KiB | 120 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA | 279.0 KiB | 125 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN | 80.9 KiB | 119 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 415.9 KiB | 101 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM | 495.8 KiB | 66 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 | 127.0 KiB | 112 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN | 304.2 KiB | 99 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 | 138.5 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 117.5 KiB | 191 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | 180.5 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROT | 78.9 KiB | 126 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 | 302.7 KiB | 131 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 | 51.3 KiB | 134 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (PENJELASAN) | 88.3 KiB | 120 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 | 1.0 MiB | 91 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA | 123.5 KiB | 102 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 157.0 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 124.5 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA) | 45.5 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MI | 82.5 KiB | 107 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM | 98.2 KiB | 119 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA | 212.1 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG | 475.4 KiB | 134 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PP PENGGANTI UU NO 2 TH 2002 TTG PEMBERLAKUAN PP PENGGANTI UU NO 1 TH 2002 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI, MENJADI UU | 56.5 KiB | 94 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 156.5 KiB | 121 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 118.5 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 | 164.0 KiB | 104 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI U | 64.5 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM | 78.5 KiB | 141 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN | 233.5 KiB | 89 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA | 122.5 KiB | 106 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 | 403.5 KiB | 176 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN | 763.5 KiB | 334 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN P | 70.3 KiB | 124 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA | 115.5 KiB | 153 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN | 335.1 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN | 128.3 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 | 145.0 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 | 56.0 KiB | 120 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH | 150.0 KiB | 241 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 384.0 KiB | 522 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL | 99.5 KiB | 135 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN | 441.8 KiB | 101 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA | 223.0 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG | 22.8 KiB | 141 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA | 95.5 KiB | 122 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | 164.0 KiB | 122 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN) | 460.5 KiB | 162 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) | 52.0 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL | 790.1 KiB | 187 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA | 34.2 KiB | 100 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN | 43.0 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | 88.5 KiB | 107 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN | 222.0 KiB | 155 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN | 232.5 KiB | 136 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI ILO NOMOR 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN | 67.5 KiB | 106 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN | 46.0 KiB | 99 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG | 169.0 KiB | 194 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH | 285.5 KiB | 292 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING | 418.5 KiB | 169 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN | 443.8 KiB | 93 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 312.0 KiB | 150 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL | 51.3 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 | 52.5 KiB | 105 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM | 750.0 KiB | 722 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 107.5 KiB | 98 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | 866.6 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 | 119.0 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 (penjelasan) | 103.9 KiB | 127 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | 247.5 KiB | 181 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | 78.4 KiB | 94 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 445.5 KiB | 120 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 98.5 KiB | 92 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 | 234.5 KiB | 179 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT | 101.5 KiB | 193 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI | 160.0 KiB | 147 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | 220.5 KiB | 146 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO | 203.0 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU | 89.5 KiB | 139 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN | 229.4 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | 261.5 KiB | 91 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | 112.5 KiB | 97 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 89.5 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL | 169.5 KiB | 257 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI | 100.5 KiB | 131 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK | 276.0 KiB | 150 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 | 159.0 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG | 345.5 KiB | 150 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 101.0 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 | 298.0 KiB | 135 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI | 512.9 KiB | 107 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI | 150.5 KiB | 95 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 238.5 KiB | 171 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH | 101.0 KiB | 126 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 | 160.0 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG--UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN | 52.4 KiB | 90 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN | 384.0 KiB | 148 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN | 109.5 KiB | 130 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 416.1 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 107.0 KiB | 112 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN | 90.1 KiB | 95 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | 99.0 KiB | 122 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 67.5 KiB | 113 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN | 95.0 KiB | 153 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 78.5 KiB | 109 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI | 70.5 KiB | 130 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI (LAMPIRAN) | 61.0 KiB | 99 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 68.5 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN | 158.0 KiB | 141 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 92.5 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN | 190.3 KiB | 136 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU | 87.0 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU | 102.5 KiB | 133 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | 447.5 KiB | 157 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 93.5 KiB | 102 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH | 266.4 KiB | 424 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN | 107.0 KiB | 122 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU | 104.5 KiB | 106 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | 549.5 KiB | 136 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA | 98.0 KiB | 123 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH | 112.8 KiB | 108 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (penjelasan) | 105.1 KiB | 98 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG | 90.5 KiB | 221 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 100.0 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN | 133.5 KiB | 185 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 104.0 KiB | 97 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA | 198.4 KiB | 117 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 97.0 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, | 47.0 KiB | 152 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG | 59.5 KiB | 213 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA | 96.0 KiB | 110 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 96.0 KiB | 113 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDAN | 39.5 KiB | 160 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA | 264.5 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 106.0 KiB | 126 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 89.0 KiB | 186 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN | 435.5 KiB | 310 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN | 320.2 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN | 113.0 KiB | 127 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG | 444.0 KiB | 147 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 91.5 KiB | 162 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | 197.0 KiB | 284 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG | 54.5 KiB | 176 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT | 105.0 KiB | 128 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN | 331.9 KiB | 98 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 89.5 KiB | 125 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) | 43.5 KiB | 227 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS | 139.5 KiB | 209 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU | 97.0 KiB | 103 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI | 94.8 KiB | 100 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI | 261.0 KiB | 168 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA | 105.0 KiB | 165 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU | 104.0 KiB | 176 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL | 90.1 KiB | 114 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS | 480.0 KiB | 192 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS | 114.5 KiB | 138 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 24.7 KiB | 112 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF | 71.3 KiB | 322 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 | 163.0 KiB | 180 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA) | 59.0 KiB | 126 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | 424.0 KiB | 120 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | 226.0 KiB | 600 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN | 128.5 KiB | 166 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA | 111.0 KiB | 204 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN | 266.5 KiB | 140 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG | 47.0 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI | 94.0 KiB | 165 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT | 188.5 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 | 74.0 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 111.0 KiB | 115 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN | 249.5 KiB | 145 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 | 94.0 KiB | 130 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 111.0 KiB | 116 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 143.0 KiB | 150 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPER | 43.0 KiB | 105 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA | 108.0 KiB | 129 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 | 307.5 KiB | 119 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASY | 75.5 KiB | 128 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG | 115.5 KiB | 132 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA | 98.5 KiB | 138 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA | 114.0 KiB | 400 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 113.5 KiB | 111 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA | 168.5 KiB | 146 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA | 109.5 KiB | 118 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA | 112.5 KiB | 106 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA | 113.0 KiB | 125 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT | 110.5 KiB | 143 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INONDESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH | 644.0 KiB | 138 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro | 3.5 MiB | 133 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 428.8 KiB | 107 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur | 468.1 KiB | 121 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris | 318.1 KiB | 100 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 374.7 KiB | 122 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian | 498.3 KiB | 108 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat | 400.1 KiB | 115 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang | 13.8 MiB | 124 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah | 367.9 KiB | 157 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | 450.6 KiB | 136 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara | 360.0 KiB | 129 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa | 471.2 KiB | 98 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan | 413.0 KiB | 117 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan | 404.2 KiB | 114 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara | 379.7 KiB | 120 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On | 24.1 MiB | 122 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme | 269.0 KiB | 107 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On | 139.7 KiB | 112 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan | 113.1 KiB | 133 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) | 16.1 MiB | 74 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya | 127.9 KiB | 118 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran | 319.0 KiB | 113 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah | 432.1 KiB | 93 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 | 404.5 KiB | 118 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara | 289.8 KiB | 112 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India) | 5.5 MiB | 83 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat | 298.8 KiB | 116 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara | 576.5 KiB | 128 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 | 398.9 KiB | 109 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara | 531.2 KiB | 143 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan | 310.2 KiB | 117 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara | 399.5 KiB | 114 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan | 259.9 KiB | 127 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2.0 MiB | 126 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan | 384.5 KiB | 97 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa | 528.2 KiB | 125 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani | 456.8 KiB | 117 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government | 197.1 KiB | 112 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran | 330.1 KiB | 111 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan | 305.7 KiB | 110 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi | 391.9 KiB | 114 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 | 336.8 KiB | 123 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 | 512.5 KiB | 111 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan | 257.4 KiB | 151 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer | 695.7 KiB | 138 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 | 823.0 KiB | 113 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 204.5 KiB | 147 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan | 856.1 KiB | 155 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan | 952.5 KiB | 111 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 804.3 KiB | 160 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan | 1.8 MiB | 144 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal | 761.9 KiB | 110 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji | 766.8 KiB | 108 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | 922.6 KiB | 129 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan | 1.9 MiB | 107 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air | 1.8 MiB | 129 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan | 1.2 MiB | 184 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan | 2.3 MiB | 122 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian | 3.1 MiB | 111 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1.6 MiB | 150 |
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Stsndarisasi Dan Penilaian Kesesuaian | 297.6 KiB | 115 |
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota | 351.1 KiB | 106 |
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | 1.7 MiB | 115 |