logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Author Archive

Tidak Masukkan Formasi Hari Ini, Instansi Ditinggal

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

kemenpan_1JAKARTA – Hari ini (8/8) merupakan masa krusial dalam rangkaian penerimaan tes CPNS tahun anggaran 2014. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menetapkan, batas akhir pengajuan formasi CPNS adalah hari ini. Jika tidak memasukkan formasi, maka akan ditinggal dan tidak dapat melaksanaan tes CPNS.

Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, tidak ada kelonggaran lagi. “Deadline-nya tegas. Supaya panitia seleksi bisa melangkah ke tahap berikutnya,” kata dia kemarin. Tasdik menegaskan bahwa usulan formasi ini dibuka mulai 6 Agustus lalu.

Dia menjelaskan jika sampai sore nanti masih ada instansi yang tidak memasukkan formasi, berarti dianggap tidak butuh formasi CPNS baru. Kemen PAN-RB memastikan tidak ada lagi tawar menawar atau waktu tambahan untuk memasukkan usulan formasi itu.

Presiden SBY Sudah Teken Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Desa

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Oleh : DESK INFORMASI

Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP setebal 91 halaman ini (termasuk penjelasan), diatur mengenai Penataan Desa; Kewenangan; Pemerintahan Desa; Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa; Keuangan dan Kekayaan Desa; Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Badan Usaha Milik Desa; Kerjasama Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain.

Disebutkan dalam PP ini, kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut paling sedikit terdiri atas: a. Sistem organisasi masyarakat adat; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; c. Pembinaan lembaga hukum adat; d. Pengelolaan tanah kas desa; dan e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Adapun kewenangan lokal berskala desa di antaranya meliputi: a. Pengelolaan Pasar Desa; b. Pengelolaan jaringan irigrasi; c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; d. Pengelolaan air minum berskala desa; dan e. Pengelolaan air minum berskala desa.

“Selain kewengan di atas, Menteri (Mendagri) dapat menetapkan jenis kewenangan Desa, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal,” bunyi Pasal 34 Ayat (3) PP ini.

Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan masyarakat, utamanya untuk menegakkan supremasi hukum, Bagian Hukum  Sekretariat Daerah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013.  Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan :

Pasal 94 UU No. 12 Th. 2011  dan  Pasal 147 UU No. 32 TH. 2004  yang intinya adalah :

“Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah”

Namun demikian,  sebelum Peraturan Daerah ini  diberlakukan diperlukan adanya suatu tahapan penyesuaian kepada seluruh elemen masyarakat. Untuk melaksanakan tahapan  penyesuaian ini, Bagian Hukum telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut  :

  1. Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2013 sebagai media publikasi manual, yang telah disebarluaskan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab, Anggota Muspida, Lembaga Swadaya Masyarakat, seluruh Kepala Desa  dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
  2. Pemanfaatan Tekhnologi informasi melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
  3. Melalui sosialisasi, dan agar sosialisasi ini efisien, efektif dan tepat sasaran, maka sosialisasi Perda mutlak dilaksanakan secara terencana sesuai jadwal.

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.