Example

SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BAGIAN HUKUM KABUPATEN PAMEKASAN

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

  • perda 13-2015 (2)

  • perda 13-2015
  • perda 13-2015 (1)

Hari Senin

Tanggal 22 Mei 2017

Tempat Aula SMKN 3 Pamekasan

Pada sambutan pembukaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak H. Mohamad Alwi, S.Sos, M.Si, disampaikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah sebagai payung hukum dari semua peraturan yang menyangkut tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Maksud disusunnya Perda Bangunan Gedung ini adalah sebagai acuan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan sejalan dengan slogan Kabupaten Pamekasan yang Bersih, Tertib dan Aman.

Adapun Tujuan dari Perda Bangunan Gedung ini adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

  • perda 14-2015

  • perda 14-2015 (3)
  • perda 14-2015 (2)

Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 Tempat Aula SMKN 3 Pamekasan  

Pada sambutan pembukaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak H. Mohamad Alwi, S.Sos, M.Si, disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak pada prinsipnya sebagai bentuk komitmen tertulis, antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Dalam konsep Kabupaten Layak Anak, dikembangkan sistem pembangunan berbasis Hak Anak, melalui kolaborasi sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang tertuang dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam tataran teoritis, pemenuhan Hak Anak mencakup 5 (lima) Klaster, yakni:

1. hak sipil dan kebebasan;

2. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

3. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;

4. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni dan budaya; dan

5. hak perlindungan khusus

Ditambahkan pula bahwa, antusiasme terhadap konsep Kabupaten/Kota Layak Anak ini sejatinya terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan inisiatif Kabupaten/Kota untuk ikut membangun dunia yang layak bagi anak. Selanjutnya, diperlukan keseriusan semua pihak untuk sesegera mungkin menyatukan langkah dan tindakan secara konkrit, karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas.

Perda Perangkat Daerah dan Perbup Susunan Organisasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Penyuluhan Hukum Terpadu di SMP Negeri 8 Pamekasan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0684  

JDIH Pamekasan - Penyuluhan hukum diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum untuk yang ketigakalinya, pada hari ini (Rabu, 9/11/2016) bertempat  di SMP Negeri 8 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 60 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapun materi yang disampaikan diantaranya;

1. Kenakalan Remaja oleh Dr. Umi Supraptiningsih, SH, M.Hum (Dosen STAIN Pamekasan)

2. Penyalahgunaan Narkoba oleh dr. Kristianto (Satgas P4GN Pamekasan)

3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Ahmad Mushollin, M.Pd.I (Dosen STAIN Pamekasan)

4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Kepala SMPN 8 Pamekasan (Drs. Samhari, MM) mengharap kepada anak didiknya untuk menyimak dengan seksama agar acara penyuluhan terpadu ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat demi masa depan yang cerah. Beliau juga mengharapkan acara seperti ini dapat diselenggarakan secara bertahap dan berterima kasih kepada Bupati Pamekasan terhadap adanya cara tersebut.

Penyuluhan Hukum Terpadu di SMP Negeri 1 Pamekasan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0659

JDIH Pamekasan - Penyuluhan hukum yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum, pada hari ini (Selasa, 8/11/2016) bertempat  di SMP Negeri 1 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 165 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapaun materi yang disampaikan diantaranya;

1. Kenakalan Remaja oleh Dr. Umi Supraptiningsih, SH, M.Hum (Dosen STAIN Pamekasan)

2. Penyalahgunaan Narkoba oleh dr. Kristianto (Satgas P4GN Pamekasan)

3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Ahmad Mushollin, M.Pd.I (Dosen STAIN Pamekasan)

4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Kepala SMPN 1 Pamekasan (Sukirno, S.Pd) mengharap kepada Pemerintah Kabupaten dan mendukung agar acara penyuluhan terpadu ini dapat dilaksanakan secara berlanjut untuk menekan tingginya kenakalan remaja di Kabupaten Pamekasan.

Pemkab Mengadakan Penyuluhan Hukum Terpadu di SMPN 5

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0501

JDIH Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum, hari ini (Kamis, 3/11/2016) mengadakan penyuluhan hukum terpadu di SMP Negeri 5 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 60 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapaun materi yang disampaikan diantaranya; 1. Kenakalan Remaja oleh Nur Azizah, S. Psi. 2. Penyalahgunaan Narkoba oleh Dr. Kristianto (Dokter Lapas Kelas II-A Pamekasan) 3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Mushollin, M.Pd.I (STAIN Pamekasan) 4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Pembatalan Beberapa Ketentuan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188.34-8777 Tahun 2016

 

Berdasarkan hasil kajian Tim, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dibatalkan. Beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut yang dibatalkan yaitu:

1.   Pasal 17 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan:

a.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IXl2O11 yang menyatakan bahwa Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat.

b.   Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2.   Pasal 42 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf  CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

3.   Pasal 56 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan geologi yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

4.   Pasal 82 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Bangunan Gedung

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Jpeg

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

a.   bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

b.   tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

c.   kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut Peraturan Daerah ini silahkan download Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id. Hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan terimakasih atas dukungan serta apresiasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia, jajaran Kemendagri, serta rekan-rekan media, atas keputusan pembatalan 3.143 perda.

“Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” kata Mendagri Tjahjo, Senin (20/6).

Kemendagri, kata dia sedang mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konsitusi, serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Kemendagri akan melihat dulu sejauh mana regulasi ini, apakah sesuai dengan pancasila, UUD 45, dan UU sebagai pilar kebangsaan.

“Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peratuaran kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia,” ujar dia mempertegas kembali.

Makanya, Mendagri tetap berharap dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk memperkuat semangat otonomi daerah, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan taat kepada hukum dalam rangka NKRI sehingga membawa kesejehteraan masyarakat.

Cara Unggah Perda

Cara mengunggah perda tersebut, silahkan buka buka di kolom tautan laman resmi Kemendagri. Kolom tautan berada di sebelah kanan setelah barisan kolom berita. Pada kolom tersebut, nantinya akan muncul ‘pembatalan perda’. Setelah di klik tautan tersebut, akan langsung mengunggah daftar list perdanya.

Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Untuk melihat lebih jelasnya, klik link di bawah ini

download 3.143 perda dan permendagri Sumber :http://www.kemendagri.go.id/

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

SAM_0355

JDIH Pamekasan –  Pada hari ini (Rabu, 11/5/2016) Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan kembali mengadakan Sosialisasi Perda, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMKN 3 Pamekasan dan dihadiri oleh pihak pabrikan, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau, Penyuluh dan Kelompok Tani.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau sesuai seperti yang diatur dalam Perda, ungkap Kabag Hukum (Nur Aini, S.H) di sela-sela acara. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Narasumber dalam acara sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Drs. Didik Hariyadi, M.Si (Kepala Satpol PP)

2. Suharto, SP (Kabid. Perkebunan pada Dishutbun)

3. Ir. Hendradi Prayogianto (Kabid. Perlindungan Konsumen pada Disperindag)

Moderator : Sapto Wahyono, SH, M.Hum

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.