logo

  • Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. QS. 30:46

Sosialisasi Hukum di Desa Samatan dan Desa Panempan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Jatim

  • foto1

  • foto2
  • foto3
  • foto4

Dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Bagian Hukum Kabupaten Pamekasan

Di Desa Samatan Kecamatan Proppo pada tanggal 20 Juli 2017

Di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan pada tanggal 21 Juli 2017

Materi : 

1. Sosialisasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (oleh Dra. Ec. Diah Soepartijani, MM. - Kabag. Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Prov. Jawa Timur)

2. Penyuluhan Hukum Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (oleh Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum – STAIN Pamekasan) 

3. Narkoba dan Bahayanya (oleh Hery Indra T.M – Banit Penyidik Sat Resnarkoba Res Pamekasan – Satgas Cegah P4GN BNK)

Bimbingan Teknis dan Evaluasi JDIH Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Jatim

  • IMG-20170706-WA0043

  • IMG-20170706-WA0044
  • IMG-20170707-WA0005

Diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur

Tanggal : 6-7 Juli 2017

Tempat : Hotel Swiss Belinn Malang

Pembukaan Bimtek oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi, yang dalam hal ini diwakili oleg Kabag. Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Tanggal 6 Juli 2017 

Penyampaian materi Pengelolaan Content Managemen Sistem pada website JDIH oleh Praktisi IT yang dilanjutkan dengan Launching JDIH Jatim Prov beraplikasi android.

Tanggal 7 Juli 2017

Materi I :

Oleh Dendy Eka P (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi).

Materi II:

Oleh Praktisi IT (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) tentang Pengelolaan C-Panel dalam Manajemen Keamanan Informasi Website JDIH.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

  • perda 13-2015 (2)

  • perda 13-2015
  • perda 13-2015 (1)

Hari Senin

Tanggal 22 Mei 2017

Tempat Aula SMKN 3 Pamekasan

Pada sambutan pembukaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak H. Mohamad Alwi, S.Sos, M.Si, disampaikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah sebagai payung hukum dari semua peraturan yang menyangkut tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Maksud disusunnya Perda Bangunan Gedung ini adalah sebagai acuan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan sejalan dengan slogan Kabupaten Pamekasan yang Bersih, Tertib dan Aman.

Adapun Tujuan dari Perda Bangunan Gedung ini adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

  • perda 14-2015

  • perda 14-2015 (3)
  • perda 14-2015 (2)

Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 Tempat Aula SMKN 3 Pamekasan  

Pada sambutan pembukaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak H. Mohamad Alwi, S.Sos, M.Si, disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak pada prinsipnya sebagai bentuk komitmen tertulis, antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Dalam konsep Kabupaten Layak Anak, dikembangkan sistem pembangunan berbasis Hak Anak, melalui kolaborasi sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang tertuang dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam tataran teoritis, pemenuhan Hak Anak mencakup 5 (lima) Klaster, yakni:

1. hak sipil dan kebebasan;

2. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

3. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;

4. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni dan budaya; dan

5. hak perlindungan khusus

Ditambahkan pula bahwa, antusiasme terhadap konsep Kabupaten/Kota Layak Anak ini sejatinya terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan inisiatif Kabupaten/Kota untuk ikut membangun dunia yang layak bagi anak. Selanjutnya, diperlukan keseriusan semua pihak untuk sesegera mungkin menyatukan langkah dan tindakan secara konkrit, karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas.

Perda Perangkat Daerah dan Perbup Susunan Organisasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Penyuluhan Hukum Terpadu di SMP Negeri 8 Pamekasan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0684  

JDIH Pamekasan - Penyuluhan hukum diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum untuk yang ketigakalinya, pada hari ini (Rabu, 9/11/2016) bertempat  di SMP Negeri 8 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 60 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapun materi yang disampaikan diantaranya;

1. Kenakalan Remaja oleh Dr. Umi Supraptiningsih, SH, M.Hum (Dosen STAIN Pamekasan)

2. Penyalahgunaan Narkoba oleh dr. Kristianto (Satgas P4GN Pamekasan)

3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Ahmad Mushollin, M.Pd.I (Dosen STAIN Pamekasan)

4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Kepala SMPN 8 Pamekasan (Drs. Samhari, MM) mengharap kepada anak didiknya untuk menyimak dengan seksama agar acara penyuluhan terpadu ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat demi masa depan yang cerah. Beliau juga mengharapkan acara seperti ini dapat diselenggarakan secara bertahap dan berterima kasih kepada Bupati Pamekasan terhadap adanya cara tersebut.

Penyuluhan Hukum Terpadu di SMP Negeri 1 Pamekasan

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0659

JDIH Pamekasan - Penyuluhan hukum yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum, pada hari ini (Selasa, 8/11/2016) bertempat  di SMP Negeri 1 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 165 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapaun materi yang disampaikan diantaranya;

1. Kenakalan Remaja oleh Dr. Umi Supraptiningsih, SH, M.Hum (Dosen STAIN Pamekasan)

2. Penyalahgunaan Narkoba oleh dr. Kristianto (Satgas P4GN Pamekasan)

3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Ahmad Mushollin, M.Pd.I (Dosen STAIN Pamekasan)

4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Kepala SMPN 1 Pamekasan (Sukirno, S.Pd) mengharap kepada Pemerintah Kabupaten dan mendukung agar acara penyuluhan terpadu ini dapat dilaksanakan secara berlanjut untuk menekan tingginya kenakalan remaja di Kabupaten Pamekasan.

Pemkab Mengadakan Penyuluhan Hukum Terpadu di SMPN 5

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

sam_0501

JDIH Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Hukum, hari ini (Kamis, 3/11/2016) mengadakan penyuluhan hukum terpadu di SMP Negeri 5 Pamekasan. Acara dimulai pukul 09.00 dan diikuti oleh 60 siswa.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik (Ir. Bahrun, MM) dan dipandu oleh Moderator Heru Budhi Prayitno.

Adapaun materi yang disampaikan diantaranya; 1. Kenakalan Remaja oleh Nur Azizah, S. Psi. 2. Penyalahgunaan Narkoba oleh Dr. Kristianto (Dokter Lapas Kelas II-A Pamekasan) 3. Dampak Perkembangan Iptek oleh Mushollin, M.Pd.I (STAIN Pamekasan) 4. Tertib berlalu Lintas oleh Kanit Dikyasa Lantas Polres Pamekasan Ipda Sri Sugiarto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada siswa/siswi sebagai pelajar untuk bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Pembatalan Beberapa Ketentuan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188.34-8777 Tahun 2016

 

Berdasarkan hasil kajian Tim, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dibatalkan. Beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut yang dibatalkan yaitu:

1.   Pasal 17 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan:

a.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IXl2O11 yang menyatakan bahwa Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat.

b.   Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2.   Pasal 42 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf  CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

3.   Pasal 56 ayat (4) peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan geologi yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

4.   Pasal 82 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Bangunan Gedung

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Jpeg

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

a.   bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

b.   tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

c.   kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut Peraturan Daerah ini silahkan download Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Example

Menuju Masyarakat Sadar Hukum

SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.