Perfect Quotes

  • Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang diberikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. 65:7)

Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id. Hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan terimakasih atas dukungan serta apresiasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia, jajaran Kemendagri, serta rekan-rekan media, atas keputusan pembatalan 3.143 perda.

“Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” kata Mendagri Tjahjo, Senin (20/6).

Kemendagri, kata dia sedang mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konsitusi, serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Kemendagri akan melihat dulu sejauh mana regulasi ini, apakah sesuai dengan pancasila, UUD 45, dan UU sebagai pilar kebangsaan.

“Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peratuaran kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia,” ujar dia mempertegas kembali.

Makanya, Mendagri tetap berharap dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk memperkuat semangat otonomi daerah, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan taat kepada hukum dalam rangka NKRI sehingga membawa kesejehteraan masyarakat.

Cara Unggah Perda

Cara mengunggah perda tersebut, silahkan buka buka di kolom tautan laman resmi Kemendagri. Kolom tautan berada di sebelah kanan setelah barisan kolom berita. Pada kolom tersebut, nantinya akan muncul ‘pembatalan perda’. Setelah di klik tautan tersebut, akan langsung mengunggah daftar list perdanya.

Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Untuk melihat lebih jelasnya, klik link di bawah ini

download 3.143 perda dan permendagri Sumber :http://www.kemendagri.go.id/

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

SAM_0355

JDIH Pamekasan –  Pada hari ini (Rabu, 11/5/2016) Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan kembali mengadakan Sosialisasi Perda, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMKN 3 Pamekasan dan dihadiri oleh pihak pabrikan, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau, Penyuluh dan Kelompok Tani.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau sesuai seperti yang diatur dalam Perda, ungkap Kabag Hukum (Nur Aini, S.H) di sela-sela acara. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Narasumber dalam acara sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Drs. Didik Hariyadi, M.Si (Kepala Satpol PP)

2. Suharto, SP (Kabid. Perkebunan pada Dishutbun)

3. Ir. Hendradi Prayogianto (Kabid. Perlindungan Konsumen pada Disperindag)

Moderator : Sapto Wahyono, SH, M.Hum

Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

SAM_0299

JDIH Pamekasan – Setelah melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2014 pada minggu lalu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan pada hari ini (Senin, 25/4/2016) kembali mengadakan Sosialisasi Perda, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMKN 3 Pamekasan dan dihadiri oleh pelaku usaha hiburan dan rekreasi, event organiser dan pemerhati hiburan.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan usaha bidang hiburan dan rekreasi guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi hingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah, ungkap Kabag Hukum melalui Kasubbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Ulfatun Nadimah, S.HI) di sela-sela acara.

Narasumber dalam acara sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Ir. Mohamad, MM (Kepala Disporabud)

2. Halifaturrahman, S.Pd, M.Si (Dewan Kesenian)

3. Drs. Didik Hariyadi, M.Si (Kepala Satpol PP)

4. Arif Rahmansyah, S.STP (Kasi Penanaman Modal pada KPPT)

Moderator : Sapto Wahyono, SH, M.Hum

Sosialisasi Perda tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

SAM_0170

JDIH Pamekasan – Dalam mengawali kegiatan Sosialisasi Perda pada Tahun 2016, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan pada hari ini (Rabu, 13/4/2016) mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMKN 3 Pamekasan dan dihadiri oleh pengusaha atau pemilik hotel, penginapan maupun rumah kos.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban baik bagi pengelola, pengguna jasa maupun lingkungan sekitar, ungkap Bapak Ir. Bahrun, MM (Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik) saat membuka acara tersebut. Perkembangan investasi atau usaha hotel, penginapan, dan rumah di Pamekasan diharapkan terus meningkat dengan tetap adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Narasumber dalam acara sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Ir. Mohamad, MM (Kepala Disporabud)

2. Drs. Moh. Amin (Kepala KPPT)

3. Sudiono, SE (Kabid. Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan)

4. Drs. Didik Hariyadi, M.Si (Kepala Satpol PP)

Moderator : Sapto Wahyono, SH, M.Hum

Pemkab Menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik bagi Pengelola Website

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

  • Jpeg
  • Jpeg
  • Jpeg
  • 1449460427-JATIMTIMES-Pelatihan-Jurnalistik

JDIH Pamekasan – Demi meningkatkan kualitas pengelolaan website masing-masing SKPD di Lingkungan Pemkab Pamekasan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menggelar Pelatihan Jurnalistik bagi pengelola website. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari, yang dimulai tanggal 7/12/2015 di Rumah Makan Balai Redjo Jl. Niaga.

Pemateri dalam acara pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Aria Gardhadipura (Editor in Chief Media Artike Online IDE ARTIKEL Bandung)

2. Yautimul Ainun (Editor Times Indonesia.co.id)

3. Taufikurrahman (Wartawan Kompas.com)

4. Syaiful Bahri (Wartawan Foto Antara)

Sukseskan Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 9 Desember 2015 Sebagai Hari Libur Nasional

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Pemilu di TPS   Keppres Nomor 25 Tahun 2015

Dengan pertimbangan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres Nomor 25 Tahun 2015), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 November 2015.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,” bunyi  diktum PERTAMA Keppres tersebut.

Adapun diktum KEDUA Keppres tersebut menyatakan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 November 2015.

KPU Sambut Gembira

Keputusan KPU yang menetapkan hari pelaksanaan Pilkada serentak, yaitu Rabu, 9 Desember 2015, sebagai hari libur nasional itu disampaikan gembira oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar N. Gumay.

“KPU menyambut gembira keluarnya putusan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional, sebagai dukungan pemerintah terhadap partisipasi pemilih di Pilkada. Kami tentu menyambut gembira, ini keputusan yang tepat dan kami sangat menghargai,” kata Hadar kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/11).

Dengan ditetapkannya hari pelaksanaan pilkada serentak sebagai hari libur nasional, KPU berharap akan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hal pilihnya. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada bisa meningkat. “Khususnya bagi para pemilih yang setiap hari bekerja di luar daerahnya,” ujar Hadar.

Sebelumnya KPU telah mengajukan permintaan kepada pemerintah agar tanggal 9 Desember dijadikan hari libur nasional, lantaran tidak sedikit pemilih yang terdaftar memilih, memiliki rutinitas di luar daerahnya, namun tidak melaksanakan Pilkada.

sumber : setkab.go.id

Pakaian Dinas Terbaru Menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2015

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Permendagri no. 68 tahun 2015

Permendagri no. 68 tahun 2015 (Lampiran I)

Permendagri no. 68 tahun 2015 (lampiran II)

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH batik b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.   (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.  

Inilah PP Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

JAKARTA – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 September 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam ketentuan umum PP itu disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Adapun Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sementara Jaminan Kematian atau JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Menurut PP ini Pemberi Kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta (Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tanggal 16 November 2015 Pilkades Serentak di Pamekasan Digelar

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Pamekasan

ilustrasi pilkades(1)

Download Perda No. 5 Th. 2015 tentang Pilkades

Download Perbup No. 26 Th. 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 Th. 2015

Pamekasan, 1/9 (Media Madura) – Jadwal pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak putaran pertama, di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 16 November 2015 mendatang.

Kepala Bapemas Pamekasan, Moh. Faisol, mengatakan, pelaksanaan kepala desa serentak tersebut, sesuai dengan surat keputusan (SK) Bupati.

“Pelaksanaan pemilihan kepala serentak yaitu hari Senin, tanggal 16 November 2015, di ikuti oleh 71 Desa tersebar di 13 Kecamatan. tertuang dalam  SK Bupati Nomor 188/564/432.131/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015,”katanya saat ditemui di pendopo Ronggosukowati. Selasa (1/9/2015) siang.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan memanggil sebanyak 71 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengikuti sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.

“Kami sudah punya Time Schadule, Insya Allah Besok akan mengumpulkan sekaligus mensosilisasikan semua regulasi terutama Perda dan Perbup Kepada 71 BPD insya Allah akan kami laksanakan di SMKN 3,” timpalnya.

Ingin Pendataan Ulang di E-PUPNS? Begini Caranya

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Berita Nasional

Hasil gambar untuk PNS pamekasan

JAKARTA – ‎Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-pupns) akan dibuka 1 September 2015 mendatang. Karena itu, seluruh PNS diminta mempelajari aplikasi e-pupns yang bisa diakses via link http://pupns.bkn.go.id.

“PNS yang ada di seluruh Indonesia silakan meng-upgrade datanya di PUPNS lewat sistem elektronik. Caranya mudah dan cepat, serta tidak sesulit yang dibayangkan, tinggal mengikuti prosedurnya,” kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Rabu (19/8).

PNS yang ingin memperbarui data harus mendaftar terlebih dahulu. Caranya ialah

meng-klik menu register, klik daftar dan masukkan nomor induk pegawai, alamat e-mail, klik lanjut dan masukkan password (buat password baru sesuka Anda untuk mengakses e-pupns).

Setelah itu, masukkan data-data yang diminta dan kode captcha. PNS pun akan mendapatkan nomor register.

“Setelah berhasil login, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015, PNS dapat mengisi formulir elektronik PUPNS,” ujar Tumpak.

Formulir e-PUPN ini terdiri dari permintaan pengisian data utama PNS, posisi dan riwayat. Selain itu, ada data untuk PNS guru (hanya diisi oleh PNS guru), PNS dokter (hanya diisi oleh PNS dokter), stakeholders antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai elektronik (KPE).

“Setelah mengisi data tersebut, PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-PUPNS. Apabila data tersebut sudah akurat atau lengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk kemudian diverivikasi,” tegas Tumpak. (esy/jpnn)

Download Perka BKN No. 19 Th. 2015

Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura

Written by Admin Pamekasan on . Posted in Informasi Hukum

Hasil gambar untuk tembakau madura

Tanaman Tembakau Madura merupakan produk unggulan daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Dalam perkembangan pelaksanaan tata niaga Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Tembakau Madura, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat disubstitusi dengan tembakau lain sehingga mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggi yang selalu dibutuhkan oleh pabrik rokok, oleh karenanya mutu dan keaslian Tembakau Madura perlu dilindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura.

Terhadap beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tembakau Madura dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura.

Download Perda No. 4 Th. 2015